Bupati Paparkan Program STBM KSB di Forum UNICEF

KabarNTB, Lombok Barat – Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin, mendapat kehormatan sebagai salah satu pembicara dalam forum yang diselenggarakan oleh Unicef (United Nations Cildrens Fund) di Kawasan Senggigi Lombok Barat, Rabu 10 Juli 2019.

Di Forum bertajuk Pertemuan Perencanaan (Visioning Workshop) area dukungan untuk program WASH (Water, Sanitation and Hygiene) UNICEF dalam 5 tahun kedepan itu, Bupati HW Musyafirin diminta untuk mempresentasikan pencapaian, tantangan dan gap pelaksanaan pengelolaan sanitasi aman yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Forum yang dihadiri Perwakilan UNICEF dari India, Malaysia, Jepang, Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan para konsultan UNICEF dari seluruh Indonesia ini, diselenggarakan sebagai bentuk komitmen lembaga yang bernaung dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) itu untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam pencapaian SDGs goals 6, yaitu memastikan tidak ada lagi praktek buang air besar sembarang tempat dan memastikan semua masyarakat mendapatkan layanan sanitasi yang dikelola dengan aman.

Bupati HW Musyafirin (baju putih tengah) bersama para perwakilan UNICEF dari berbagai negara usai menyampaikan pemaparan tentang program STBM yang dilaksanakan Pemda Sumbawa Barat (Foto: @BennyTanaya)

Ditunjuknya Bupati HW Musyafirin sebagai nara sumber dalam forum dimaksud, tidak lepas dari keberhasilan daerah ini melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Dari lima Pilar STBM, KSB telah berhasil menuntaskan pilar pertama, yakni tuntas buang air besar sembarangan (Tubabas) melalui program jambanisasi yang dilaksanakan sejak 100 hari pertama Bupati HW Musyafirin dan Wakil Bupati Fud Syaifuddin mulai menjabat pada 2016 lalu. Keberhasilan ini, mengantarkan KSB meraih penghargaan nasional Open Defecation Free (ODF). Saat ini Pemda dan komponen lainnya sedang berupaya menuntaskan empat pilar STBM lainnya.

Dalam pemaparannya, Bupati HW Musyafirin menegaskan, BAB (Buang Air Besar) secara layak dan tidak sembarangan merupakan hak dasar masyarakat yang mesti dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“Para pimpinan daerah dan pengambil kebijakan harus sepakat soal ini (sebagai hak dasar masyarakat), karena implikasi dari BAB sembarangan lebih tinggi daripada membuang air limbah (rumah tangga) sembarangan,” jelasnya.

Bupati menyatakan yakin bahwa semua pemangku kepentingan menyadari pentingnya mencegah masyarakat untuk BAB sembarang. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara mengatasinya. Hal inilah yang membuatnya sejak awal menjabat sebagai Bupati, langsung menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jambanisasi. Perbup ini mengatur bahwa dalam 100 hari pertama masa jabatan HW Musyafirin – Fud Syaifuddin sebagai bupati – wakil bupati, target semua rumah tangga di KSB memiliki jamban harus terpenuhi. Dan target tersebut berhasil dicapai dengan total jamban yang terbangun selama pelaksanaan program lebih dari 6.000 unit.

Dalam perjalanannya, Pemda KSB menerbitkan Peraturan Daerah tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Perda ini, menurut HW Musyafirin, tidak hanya menjadi instrumen untuk pemenuhan hak dasar masyarakat, tetapi juga efektif dalam penanganan situasi tidak terduga, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa yang mengguncang KSB Agustus 2018 lalu.

“Gotong Royong ini sebagai budaya, bukan saja sebuah nilai, tetapi sekaligus menjadi instrumen cara untuk mencapai tujuan (pemenuhan hak dasar masyarakat). Jadi gotong royong inilah yang kita berdayakan, bukan masyarakatnya,” urainya.

Kepada para perwakilan UNICEF dari berbagai negara, HW Musyafirin menjelaskan, dalam konsep PDPGR, seluruh wilayah KSB dibagi habis menjadi 93 blok area (peliuk – kawasan). Blok kawasan ini terdiri dari 150 sampai 200 rumah tangga.

Di setiap Peliuk, Pemda mengangkat agen – agen PDPGR yang menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program PDPGR bersama Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas (Tim Peliuk). Tim Peliuk ini juga bertugas melakukan pendataan ditingkat lapangan termasuk mendata masyarakat yang tidak punya jamban.

“Dari pendataan ini kita ketemu angka 6.800 rumah tangga yang sama sekali tidak punya akses kepada jamban. Dalam tempo 100 hari kita harus tuntaskan pembangunan jamban ini. Kalau ini ditender, yang paling sederhana biayanya mencapai Rp 2,5 juta. Sedangkan kalau di daerah terpencil bisa mencapai Rp 4 juta,”.

“Kami akhirnya menstimulasi dengan 50 persen harga penawaran, tapi dikerjakan secara gotong royong. Jadi satu jamban berharga 1 juta dan di daerah terpencil 2 juta dan itu jadi dalam tempo 100 hari. Dan masyarakat, setelah 10 hari punya jamban ini, otomatis kebiasaan buang air sembarangan itu hilang,” imbuhnya.

Diakhir pemaparannya, Bupati HW Musyafirin juga mengungkap target pemda KSB bahwa pada 20 Nopember 2019 mendatang, daerah ini sudah berhasil memenuhi 5 Pilar STBM.

Pemaparan dari Bupati KSB, mendapat tanggapan antusias dari para peserta workshop. Perwakilan UNICEF dari sejumlah negara secara bergantian menyampaikan tanggapan dan pertanyaan dalam sesi dialog yang dibuka.

“Kami sangat senang melihat komitmen yang sangat luar biasa dari Pak Bupati. Kami akan mensupport agar teman – teman bisa mencapai khususnya untuk mencapai lima pilar STBM dan menjadikan Sumbawa Barat kabupaten yang mencapai sanitasi aman,” ujar Perwakilan UNICEF India.

Rencananya, sejumlah perwakilan UNICEF juga akan datang langsung ke KSB untuk berdiskusi dan melihat langsung upaya-upaya Pemda KSB mencapai 5 pilar STBM.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.