Gubernur Ingatkan Kades se-Lombok Tengah Soal Pengelolaan Dana Desa

KabarNTB, Mataram – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengingatkan para Kepala Desa (Kades) di Kabaupaten Lombok Tengah berhati – hati mengelola anggaran Dana Desa (DD).

Gubernur meminta para Kades untuk selalu menjalankan program sesuai dengan aturan. Agar semua dapat dipertanggung jawapkan dengan baik secara hukum.

“Jangan sampai banyak Kades di Loteng akan tersangkut masalah hukum, karena banyak ADD mereka susah dipertanggung jawapkan,” ujarnya¬†saat menerima silaturrahmi Forum Kepala Desa se-Lombok Tengah, didampingi Kepala Bakesbangpoldagri dan Kepala DPMPD & DUKCAPIL, di Pendopo Gubernur NTB, Kamis, 1 Nopember 2018.

Selain itu, Gubernur juga meminta para kades untuk menjadi bagian dalam kemajuan Lombok Tengah.

“Saya minta para Kades menjadi bagian yang menulis cerita manis tentang Lombok Tengah, bukan horor story atau cerita gelap,” ucapnya.

Di hadapan para Kades yang hadir, Gubernur mengajak untuk senantiasa menjaga kondusifitas Lombok Tengah, menceritakan hal-hal yang manis tentang kondisi Lombok Tengah. Khususnya di Kawasan Mandalika, yang saat sebagai salah satu kawasan wisata kelas dunia.

“Mari kita sama-sama mensukseskan pelaksanaan event Marathon terbesar di dunia, yang akan di laksanakan di Kawasan Wisata Mandalika. Di Lombok Tengah saya akan bikin Pacuan Kuda terbesar di NTB. Saya telah memerintahkan Kadis Pariwisata untuk menganggarkan, dan itu cukup besar”, ungkapnya.

Doktor Zul berharap kegiatan silaturrahmi tersebut merupakan awal diskusi dengan para Kades sebagai ujung tombak pembangunan di daerah. Ia berjanji akan mengajak Bupati Loteng turun langsung ke Desa-desa untuk berdiskisi dengan Kepala Desa di tempat masing-masing.

Sementara itu, Ketua forum Kades Loteng, Sahip berharap, dengan adanya silaturrahmi dengan Gubernur NTB, segala permasalahan di tingkat desa di Lombok tengah dapat diselesaikan.

Menurutnya saat ini permasalahan Desa di Loteng Seperti, permasalahan air di Kawasan Lombok Tengah, Ketersediaan Rumah Sakit bertarap Internasional di kawasan wisata, dan terealisasinya bantuan umum dan bantuan khusus dari pemerintah Provinsi, serta bantuan keuangan Desa dari Provinsi sesuai Undang-undang desa nomor 6, sebesar minimal 10 persen dapat diberikan.

“Ini merupakan sejarah Kades se-lombok tengah diundang Gubernur, semoga ini tetap berlanjut kedepan,” harapnya.(VR)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.