Ini Rekomendasi DPRD NTB Soal LKPJ 2017 dan Akhir Masa Jabatan TGB

KabarNTB, Mataram – DPRD Provinsi NTB menyerahkan sejumlah point rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB akhir tahun anggaran 2017 dan LKPJ Kepala daerah Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2013-2018 pada sidang Paripurna Dewan, Selasa 8 Mei 2018.

Paripurna Istimewa yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Ruvaeda itu juga dihadiri Gubernur NTB, DR TGKH M Zainul Majdi. Sedangkan rekomendasi yang diserahkan merupakan hasil kerja DPRD NTB berdasarkan laporan Panitia khusus (Pansus) I dan II.

Dikatakan Hj Isvie, rekomendasi tersebut harus menjadi perhatian gubernur. DPRD akan menjadikannya standar penilaian tahun anggaran berikutnya.

Juru bicara Pansus I tentang LKPJ Kepala daerah akhir tahun anggaran 2017, Hj Suryahartin menyampaikan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan. Diantaranya tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi (TGB)

“Kami minta gubernur memastikan dampaknya, dengan memperketat pengawasan. Apalagi jika tenaga kerja asing itu bekerja di sektor-sektor informal yang bisa dikerjakan masyarakat NTB,” tuturnya.

Catatan Pansus I juga terkait penjualan saham PT Daerah Maju Bersaing (DMB) yang dinilai kurang transparan. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tidak memberikan dampak signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya catatan terkait perbedaan data jumlah wisatawan. Mengingat, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kunjungan wisatawan hanya 2,5 juta orang sepanjang tahun 2017. Sementara Dinas Pariwisata mengklaim tembus angka 3,5 juta lebih, serta adanya lima indikator kinerja yang belum tercapai.

Sedangkan rekomendasi Pansus II tentang AMJ 2013-2018, H Johan Rosihan, menyorot beberapa hal, diantaranya terhadap indikator kinerja yang targetnya telah tercapai agar dipertahankan. Sedangkan untuk yang belum tercapai, setidaknya sama dengan capaian pada tahun terbaik dalam periode 2014-2017.

Pansus II juga menyampaikan pentingnya pemerintah meningkatkan sinergi dengan kabupaten/kota se-NTB untuk pengembangan pasar produk lokal, sumber daya manusia yang unggul, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kualitas lingkungan hidup.

“Pemerintah wajib menggunakan  data yang  yang bersumber dari lembaga resmi seperti BPS NTB sehingga dapat diverifikasi validitasnya,” kata Johan.

Sementara itu, Gubernur NTB, M Zainul Majdi saat memberikan sambutan mengatakan, seluruh rekomendasi Pansus akan menjadi perhatiannya.

“Saya menyampaikan banyak terimakasih atas kerja seluruh anggota Pansus. Sekalian mohon maaf atas segala kekurangan,” ucapnya.

Tak hanya itu, Tuan Guru Bajang (TGB) juga berharap kerjasama yang baik selama ini bisa terus terjalin. Berbagai pengalaman dan dinamika yang telah terjadi, diharapkan bisa menjadi sebuah buku agar bisa menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya(Bob).

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.