Ini Tahapan yang Harus Dilalui Paslon Sebelum Resmi Bertarung di Pilgub NTB

Kabar NTB, Mataram – Masa pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur – wakil gubernur sebagai peserta Pilgub NTB 27 Juni 2018 sudah berakhir pada Rabu 10 Januari 2018.

Selama masa pendaftaran terdapat empat bakal pasangan calon yang telah mendaftar. Mereka adalah Ali Bin Dahlan dan TGH L Gde Wiresakti Amir Murni (Ali Sakti) yang mendaftar lewat jalur perseorangan (independent).

Sedangkan dari jalur partai politik terdapat tiga pasangan calon, yakni H Suhaili FT – Muhammad Amin (Suhaili – Amin) yang diusung oleh koalisi partai Golkar (11 kursi), Nasdem (3 kursi) dan PKB (5 kursi) dengan total dukungan 19 kursi.

Kemudian Ahyar Abduh dan Mori Hanafi (Paket AMAN) yang diusung oleh PPP (6 kursi), Gerindra (8 kursi), PAN (5 kursi), PDIP (5 kursi), PBB (3 kursi) dan Hanura (5 kursi) dengan total dukungan 32 kursi DPRD.

Terakhir, pasangan Zulkiflimansyah – Siti Rohmi Jalilah (Zul – Rohmi) yang diusung Partai Demokrat (8 kursi) dan PKS (6 kursi) dengan total dukungan 14 kursi.

Aksar Anshori, Ketua KPU NTB

Ketua KPU NTB, Aksar Anshori, mengatakan, keempat pasangan calon tersebut masih berstatus bakal pasangan calon dan baru akan ditetapkan sebagai calon (peserta pilkada) pada tanggal 12 Februari 2018 mendatang, jika memenuhi syarat.

“Masih ada tahapan setelah pendaftaran. Berikutnya tahapan yang mesti diikuti adalah pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon,” ujarnya.

Setelah itu, KPU juga akan memberi ruang bagi masyarakat menyampaikan tanggapan terhadap bakal paslon, sembari dilakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen perayaratan mereka dan jika ada kekurangan akan diberi kesempatan melengkapi. Termasuk melakukan klarifikasi kepada pihak.yang berkaitan dengan syarat calon tertentu jika ada persyaratan yang membutuhkan pendalaman.

Untuk calon perseorangan masih harus menyerahkan dukungan perbaikan untuk dihitung, diverifikasi administrasi hingga faktual. Sedangkan beberapa calon harus cuti dalam masa kampanye seperti Bupati Lotim, Bupati Loteng dan Walikota mataram.

“Beberapa calon harus berhenti dari jabatannya, seperti Zulkiflimansyah dari anggota DPR RI dan Mori Hanafi dari anggota DPRD Provinsi NTB, paling lambat 5 hari sejak ditetapkan sebagai calon harus menyerahkan surat keterangan pemberhentian dalam proses dan paling lambat 30 hari sejak sebelum pemungutan suara harus menyerahkan SK pemberhentian,” demikian Aksar Anshori.(By)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.