Jaksa Tahan Tersangka Kelima dalam Kasus Proyek Talud Patedong

KabarNTB, Sumbawa — Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, melakukan penahanan terhadap NS, pelaksana poroyek pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong Desa Sebotok Pulau Moyo Kecamatan Labuan Badas Sumbawa.

NS yang sebelumnya sempat mangkir, akhirnya memenuhi panggilan Tim Pidana Khusus Kejari Sumbawa pada Kamis 10 januari 2019. Oleh penyidik Kejaksaan NS langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama dua jam.

NS merupakan tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi proyek Talud Patedong yang ditahan penyidik. Sehari sebelumnya empat orang tersangka resmi ditahan. Mereka adalah IK — Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, IS dan KW—Konsultan Pengawas, dan FK — Direktur Perusahaan Pemenang Tender.

NS tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi proyek talud Patedong saat digiring menuju mobil Kejaksaan yang akan membawanya ke Lapas Sumbawa

Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus, Ginanjar Damar Pamenang, mengakui seperti empat tersangka lain yang sudah ditahan, tersangka NS juga dititipkan ke Lapas Sumbawa.

Dijelaskan Kasi Pidsus, Penahanan terhadap NS ini berdasarkan alasan obyektif, karena tersangka disangkakan melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun. Demikian juga dengan proses Penahanan ini karena alasan subyektif, bahwa penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri, mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti.

“Tersangka NS akan ditahan di untuk 20 hari kedepan. Dan selama 20 hari penyidik masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan proses penyidikan, maka pihak kejaksaan akan mengajukan perpanjangan 40 hari kepada penuntut umum,” jelas Ginanjar.

Setelah penetapan tersangka, pihaknya, sambung Ginanjar, juga akan melakukan pemanggilan saksi-saksi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Untuk pemanggilan saksi, rencananya akan dilakukan minggu depan,” ucapnya.

NS merupakan kontraktor pelaksana yang meminjam bendera dari FR. Berdasarkan fakta di lapangan setelah dilakukan audit bersama tim teknis dan auditor dari BPKP, ditemukan hasil pengerjaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam kontrak, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Selama proses penyidikan kita baru menemukan dua alat bukti yang mengarah kepada para tersangka yang sudah dilakukan penahanan. Namun tidak menutup kemungkinan kalau memang dalam penyidikan mendapati dua alat bukti lain, akan muncul tersangka lain. Mengingat saya baru menjabat, saya belum membaca berkas berita acara pemeriksaannya seperti apa. Saya harus pelajari, minta pendapat dari rekan tim penyidik baru kita gelarkan lagi,” ungkap Ginanjar.

Proyek Pembangunan Talud Pengaman Pantai Patedong ini dilaksanakan pada 2017 lalu dengan sumber dana dari APBD sekitar Rp 186 juta dengan panjang Talud 112 meter. Selama proses penyelidikan, ditemukan adanya penyimpangan seperti, tidak menggunakan batu kali atau batu gunung sesuai dengan RAB, malah yang digunakan batu karang.

Selain itu pengerjaannya juga tidak tuntas sampai melebihi masa kontrak dan perpanjangan, namun tetap dibayarkan 100 persen. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan audit BPK ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian Negara.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.