KAMMI Gedor Kantor Bupati Sumbawa Tuntut Kesejahteraan Guru Honorer

KabarNTB, Sumbawa – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Sumbawa menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Sumbawa, Kamis 2 Mei 2019.

Dalam aksi tersebut demonstran menyuarakan aspirasi “samengas katelas guru honorer” atau tingkatkan kesejahteraan guru honorer.

Aksi yang digelar di depan kator bupati sumbawa bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional itu, menuntut empat poin penting kepada pemerintah.

Pertama mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menjamin kesejahteraan guru honorer dengan meningkatkan anggaran BOSDA, Kedua, terapkan Permendiknas No. 07 tahun 2011 tentang honorarium guru bantu, ketiga, hilangkan keterlibatan politik praktis dalam penempatan guru di Sumbawa, dan terakhir, mendesak pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk melibatkan sekolah swasta dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut sekolah swasta terkait.

Aksi demo yang dilaksanakan PD KAMMI Sumbawa menuntut peningkatan kesejahteraan guru honorer

Selain itu, massa aksi juga menyampaikan beberapa keluhan guru honorer yang tersebar di berbagai kecamatan di Sumbawa. Diantaranya masih banyak yang menerima upah sebesar 150 ribu rupiah per bulan. Bahkan ada yang menerima tiga bulan sekali sebesar 300-400 ribu rupiah.

Massa aksi juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terkait kesejahteraan guru honorer.

“Kami sudah turun ke lapangan, menanyakan langsung kepada guru honorer, mereka bekerja dari pagi sampai sore bahkan lebih lelah dari guru PNS, tetapi mereka hanya menerima gaji 150 ribu sebulan, apakah ini bentuk kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya?,” ungkap demonstran.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa H. Muhammad Ikhsan, didampingi Kadis Dikbud, Kepala BKPP dan Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa yang menerima 15 orang perwakilan peserta aksi di Ruang Rapat rapat Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya sangat memperhatikan nasib guru honorer.

Akan tetapi, untuk penerimaan guru honorer, terhadang oleh aturan, yang mana setelah dikeluarkannya PP No. 48 tahun 2005, pemerintah daerah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer termasuk guru.

“Mau meningkatkan gaji guru honorer, itu tidak boleh, menerima saja tidak boleh apalagi memberi gaji,” ujarnya.

Disampaikan Asisten bahwa setelah PP 48 tahun 2005, lahir PP 56 tahun 2011 untuk mengakomodir tenaga honorer K1 dan K2 yang tidak habis diangkat melalui PP 48 tahun 2005. Tahun 2014, tenaga honorer K1 dan K2 sebenarnya sudah habis, tapi kemudian tetap saja dibijaksanai sehingga lahirlah UU Nomor 5 tahun 2014 yang mengatakan bahwa ASN hanya ada dua yaitu PNS dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), selain itu tidak ada.

Menurut Asisten, masih adanya guru honorer saat ini karena adanya kebutuhan di lapangan.

“Kebutuhan itu dasar kewenangannya adalah Kepala Sekolah, sementara Bupati tidak boleh menerima, bahkan Bupati melarang karena itu adalah aturan dari pusat, sebab konsekuensi dari mengangkat ya harus dibayar” ujarnya.

Lanjut Asisten, yang bisa dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah memperjuangkan agar jumlah/kuota tenaga honorer yang bisa diakomodir melalui jalur penerimaan CPNS dan P3K menjadi lebih besar.

Hal senada juga ditambahkan Kepala BKPP Sumbawa, Syahruddin, bahwa pemerintah daerah tidak diam dan terus mengatasi masalah guru honorer. Disampaikan bahwa mengacu pada PP 48 tahun 2018 tentang manajemen penerimaan CPNS dan P3K, pemerintah Kabupaten Sumbawa telah merekrut 123 honorer menjadi CPNS.

Selain itu juga telah mengusulkan 200 kuota untuk penerimaan P3K. Dari seribu lebih guru honorer yang mendaftar P3K, 307 orang dinyatakan lulus, dan Bupati Sumbawa memutuskan untuk menerima seluruhnya, meskipun gaji P3K bersumber dari APBD. “Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar dan kepedulian pemerintah daerah untuk mengurangi guru honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka” ujarnya.

Sementara itu, Kadis Dikbud Sumbawa, H. Sahril, mengatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak pernah abai dalam hal peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer. Disampaikan bahwa Dapodik merupakan pintu masuk para guru honorer untuk memperoleh NUPTK. Ketika seorang guru honorer memiliki NUPTK, maka ia berpeluang mendapatkan tunjangan fungsional sebesar 1,5 juta dan juga sertifikasi.

“Kami punya kewenangan untuk mengeluarkan SK agar guru honorer bisa mendapatkan NUPTK, namun saya baru tiga bulan menjadi Kepala Dinas, dan hal ini sedang kami kaji, insya Allah kita akan berupaya semaksimal mungkin, karena saya sebelumnya juga seorang guru, saya paham betul bagaimana perjuangan seorang guru, insya Allah kami tidak akan abai akan hal itu,” pungkasnya. (JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.