Kasus Dugaan Korupsi Gedung Balai Nikah Labangka, BPKP Segera Turun Audit

KabarNTB, Sumbawa — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, terkait penanganan Kasus Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Reza Safetsila Yusa, mengungkapkan, rencananya, pihak BPKP segera melakukan audit perhitungan kerugian negara terhadap proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.

“Berdasarkan koordinasi, BPKP akan datang ke Sumbawa melakukan perhitungan kerugian negara senin pekan depan,” ungkap Kasi Pidsus, Selasa 10 September 2019.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Reza Safetsila Yusa

“Kami di Kejari Sumbawa sudah mendapatkan konfirmasi terkait jadwal audit kerugian negara dari BPKP,” imbuhnya.

Menurutnya, perhitungan kerugian negara akan dilakukan selama seminggu. Guna mendukung pelaksanan audit itu, pihak Kejaksaan menyiapkan dokumen-dokumen serta terkait klarifikasi yang dilakukan.

“Kita persiapan seluruh dokumen yang dibutuhkan maupun proses klarifikasi yang dilakukan. Kita akan mensuport kegiatan itu,” terangnya.

Hasil audit sendiri diperkirakan bisa terbit pada pada Oktober mendatang.

“Perkembangannya nanti kita lihat setelah selesai hasil audit,” tandasnya.

Kejari Sumbawa sebelumnya telah menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018. Tersangka berinisial JS selaku wakil direktur CV. Samawa Talindo Resource sebagai pelaksana kegiatan pembangunan.

Penetapan tersangka ini karena pihak kejaksaan telah menemukan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung bernilai Rp 1,2 miliar lebih ini. Dalam pembangunan, realisasi fisiknya hanya sebesar 41,56 persen hingga berakhirnya masa kontrak. Sedangkan pencairan keuangan sudah dilakukan 100 persen.(By)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.