Kredit Sahabat, Program Unggulan Bupati Sumbawa untuk Kesejahteraan Petani Miskin

KabarNTB, Sumbawa — Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dibawah kepemimpinan Bupati – wakil bupati, HM Husni Djibril – H Mahmud Abdullah, memberi perhatian besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Salah satu program unggulan yang telah digelontorkan Husni – Mo adalah ‘Kredit Sahabat’. Penjabat Sekda kabupaten Sumbawa H Muhammad Ikhsan, pada acara bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan kredit sahabat Kabupaten Sumbawa, belum lama ini, mengatakan bahwa kredit sahabat yang bertujuan untuk mensejahterakan petani miskin. Program ini dalam rangka mempermudah akses masyarakat khususnya petani miskin terhadap modal untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.

“Program Kerabat merupakan salah satu visi misi Husni–Mo pada Pilkada 2015 lalu. Ketika terpilih dan kemudian dilantik, Program tersebut langsung dijadikan prioritas dan masuk dalam RPJM 2016-2021,” ungkapnya.

Demikian juga Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kredit sahabat (krabat) di Kabupaten Sumbawa.

Ia mengharapkan bimtek yang digelar selama dua hari 13 – 14 Juni 2019 dapat diikuti dengan serius, agar dapat menghasilkan output yang secara teknis bisa dilaksanakan dalam bentuk kebijakan. Jika ada kekurangan, maka akan dibuat regulasi baru.

Sementara itu, Tim Kompak sebagai pelaksana kegiatan yang diwakili Muhammad Ridha Ma’ruf, dalam pemaparannya menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dari monev adalah, selain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pembina dan pengawas Bumdes dalam melakukan monev pelaksanaan kebijakan pengelolaan kredit sahabat, juga untuk memetakan kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan krabat di bumdes terpilih.

Monev pengelolaan Krabat dimulai dengan bimtek tim monev, pelaksanaan monev yang akan diadakan di 5 kecamatan yaitu di Kecamatan Plampang, Empang, Alas, Utan dan Lape, perumusan hasil monev dan perumusan perbaikan kebijakan krabat, dan diseminasi kebijakan penguatan pelaksanaan krabat.

“Kenapa kredit sahabat perlu dimonev, karena selain alokasi anggaran Krabat yang relatif besar, dikelola melalui banyak Bumdes dengan rentang kendali yang panjang dan berjenjang, juga disebabkan karena Krabat belum pernah dimonev untuk mengetahui realitas pelaksanaanya dan untuk menghimpun masukan,” jelasnya.

Sementara itu, Kadis PMD Varian Bintoro, sebagai narasumber memaparkan tentang tujuan program krabat, kondisi ekonomi petani miskin dalam akses permodalan, ketentuan umum petani miskin penerima krabat, penyaluran krabat dari Pemda kepada pemdes dan kemudian dari pemdes kepada bumdes dan petani miskin, implementasi krabat di Kabupaten Sumbawa, dimana program krabat telah mampu mengcover 13,92 % masyarakat miskin di Kab. Sumbawa. Sedangkan tentang jalan untuk monev perkreditan, puyusunan direktori yakni profil dari semua lembaga pengelola kredit, dinamika kelembagaan dalam hal ini bentuk organisasi bumdes.

Menanggapi pemaparan yang telah disampaikan oleh Kadis PMD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Sumbawa A. Rahim, menanyakan apakah Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2017 perlu penyempurnaan, mengingat SOP 95 % yang menjadi acuan, namun sudah digulirkan. Kadis PMD menyatakan bahwa setelah melihat perkembangan, Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2017 perlu direvisi. (JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.