KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sedang melakukan pengkajian terhadap sejumlah kawasan untuk diusulkan sebagai kawasan tambang rakyat.
Pengkajian ini kembali dilakukan ditengah munculnya aksi penolakan dari para penambang yang tergabung dalam Solidaritas Tambang Rakyat KSB terhadap penertiban pertambangan tanpa ijin (PETI) yang saat ini sedang di sosialisasikan.
Staff Ahli Bupati KSB, Bidang Lingkungan hidup, Selamet, mengungkap perihal pengkajian itu dalam hearing antara para penambang dengan DPRD, Kepolisian dan Pemda di DPRD KSB Kamis 3 Oktober 2019.
Kepada wartawan usai hearing, Selamet menyatakan Pemda saat ini masih melakukan invetarisasi terhadap wilayah-wilayah yang cocok untuk diusulkan menjadi kawasan tambang rakyat dimaksud.
“Sedang diproses. Kemarin sedang diteliti sama asisten II. Selain pak asisten, ada dari bagian pemerintahan juga yang terlibat dalam pengkajian,” ujar Selamet.
Ia mengakui sudah ada sejumlah wilayah yang akan diusulkan menjadi kawasan tambang rakyat itu. Namun sejauh ini belum definitif (final). Karena ada sejumlah syarat yang mesti terpenuhi sebelum suatu wilayah diusulkan menjadi kawasan tambang rakyat.
“Disamping disitu tidak masuk kawasan hutan, juga harus ada potensi tambang. Kalau tidak ada potensi tambang kan tidak mungkin diusulkan,” timpalnya.
Sementara DPRD Sumbawa Barat mendesak Pemerintah Daerah untuk segera melakukan study kelayakan dalam rangka pengembangan kawasan penambangan rakyat.
“Ini tugas untuk pemerintah, segera melakukan study kelayakan itu. Wilayah mana saja yang akan dijadikan sebagai kawasan penambangan rakyat,” ujar Wakil Ketua DPRD, Abidin Nasar, membacakan salah satu point kesepakatan antara para penambang dengan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam hearing yang juga dihadiri Kapolres Sumbawa Barat, Kamis lalu.
Point kesepakatan lainnya yang dicapai dalam hearing adalah, semua pihak akan mengedepankan musyawarah untuk mencari solusi tambang rakyat, DPRD KSB siap mendampingi solidaritas tambang rakyat dengan melibatkan pemerintah daerah untuk memperjuangkan solusi terbaik berdasarkan regulasi ke provinsi NTB.
“Kita juga akan intensifkan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengawal program pengkajian wilayah yang akan diusulkan menjadi kawasan tambang rakyat,” demikian Abidin.(EZ)
Komentar