Kuota PPPK KSB 209 Orang, Seleksi Masih Belum Pasti

KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan tetap siap melaksanakan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun belakangan pemerintah provinsi kabupaten/kota lain di NTB menyatakan menunda pelaksanaan seleksi tersebut. Kondisi ini menyebabkan kapan pelaksanaan seleksi menjadi belum jelas.

“Saya belum tahu kalau provinsi dan kabupaten kota lain (di NTB) memutuskan diundur. Kalau kita (KSB) tetap siap melaksanakan seleksi,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, H Abdul Aziz, kepada KabarNTB, Senin 11 Februari 2019.

Kalaupun pengunduran jadwal seleksi itu sudah menjadi kesepakatan, kata Sekda, KSB mau tidak mau akan ikut (mengundurkan), karena seleksi direncanakan terlaksana serentak.

“Soal apakah kita bisa melaksanakan sendiri (tidak bersamaan dengan Provinsi dan kabupaten/kota lain), itu yang belum saya tahu. Kita akan koordinasikan dulu,” ucapnya.

Seleksi PPPK dilaksananakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018. Untuk tahap pertama, seleksi akan dilaksanakan khusus untuk tenaga honor kategori 2 (K2) dengan formasi tenaga kesehatan, guru dan tenaga penyuluh.

Untuk seleksi tahap pertama ini, KSB menurut Sekda, mendapat kuota dari Menpan RB sebanyak 209 formasi. Dari segi kebutuhan pegawai, KSB sangat membutuhkan rekrutmen PPPK, sama dengan daerah lain. Karena jumlah pegawai yang ada sekarang belum mencapai jumlah ideal.

Misalnya tenaga guru. Saat ini banyak guru di KSB yang memasuki masa pensiun. Sementara jumlah kuota guru yang diterima dalam rekrutmen CPNS tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan daerah.

“Di seleksi (SPNS) kemarin itu, hanya berapa yang lulus, bahkan tidak bisa memenuhi kuota rekrutmen yang kita dapat,” ungkapnya.

Hanya saja, sama halnya dengan seleksi CPNS, proses seleksi PPPK juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Demikian pula untuk pembayaran gaji Dana Alokasi Umum (DAU).

“Persoalannya disini (DAU) yang masuk ke APBD. Sementara APBD saat ini sudah ditetapkan. Kalau tidak diatur sebelumnya di APBD untuk proses seleksi dan gaji yang tidak bisa. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan sehingga diputuskan diundur,” imbuhnya.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.