Laporan Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018

Parlementaria Kerjasama DPRD Sumbawa Dengan KabarNTB.Com

KabarNTB, Sumbawa – Sidang Paripurna DPRD Sumbawa dengan angenda Laporan Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap LKPJ Kepala daerah tahun 2018 – tahun sidang 2019 dengan juru bicara Andi Rusni SE, memberikan beberapa masukan secara umum terkait capaian serapan anggaran dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tahapan target pencapaian yang belum sesuai dengan target, meski telah mencapai angka di atas 90 persen.

Adapun masukan, saran dan pendapat Panitia Khusus tersebut tertuang dalam beberapa poin yakni, pertama, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dimana Pansus mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa yang telah berusaha melakukan rekonsiliasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan pasca gempa beberapa bulan lalu.

Belum hilang dari ingatan kita, gempa 6,9 SR yang terjadi pada 19 Agustus 2018 sebanyak 18 SD, 3 SMP dan 1 SLB mengalami kerusakan dalam kategori rusak berat, melalui MoU dengan PUPR skema penanganan kerusakan kategori berat dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Alhamdulillah sampai pada 15 April 2019 bangunan primer berupa ruang kelas telah digunakan oleh sekolah tersebut untuk Ujian Negara dan USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional).

Di samping itu, 105 sekolah setingkat Sekolah Dasar dengan kategori rusak sedang, sudah tuntas dilakukan rehabilitasi per 31 Desember 2018 yang bersumber dari APBN 2018.Penyelengaraan pendidikan di daerah senantiasa diupayakan selaras dan sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, sehingga aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan menjadi komitmen bersama untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.

Demikian juga Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan satuan pendidikan, seperti kesesuaian jumlah rombongan belajar dengan ruang belajar yang tersedia, ketersediaan tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan secara merata sehingga mencapai kondisi ideal terutama di daerah-daerah terpencil khususnya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, termasuk juga memprioritaskan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik melalui peningkatan sumber daya manusia di samping peningkatan sarana dan prasarana fisik.

Sehubungan dengan terbitnya Permendibud Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tentang juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang berimplikasi pada berkurangnya penerima TPG oleh karena itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan percepatan Proses Penyesuaian Ijazah (PI) bagi Guru PNSD yang diangkat dari Kategori dua (K2) yang masuk dalam Golongan II sementara mereka telah memiliki ijazah S1, sehingga dapat diterbitkan Surat keterangan Jabatan Fungsional (Jafung).

Serta perlu diperhatikan dan diperioritaskan pengangkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah 3 (tiga) T yakni terpencil, terluar dan terisolir. Selanjutnya dengan adanya perubahan kewenangan terhadap sekolah menengah atas, Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah agar efektivitas dalam hal pelayanan bisa lebih dipercepat tanpa harus ke Pemerintah Daerah Provinsi, walaupun sekolah menengah atas menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Tak kalah pentingnya pemerataan program pendidikan di semua wilayah di daerah pada semua jenjang pendidikan agar dapat berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Kemudian terkait masih maraknya perilaku amoral serta adanya indikasi penyalagunaan narkoba di tingkat pelajar, Pansus meminta perhatian serius Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya proteksi dini dari bahaya narkoba dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan dalam memerangi ancaman narkoba, termasuk pula upaya yang dilakukan masyarakat dengan menghidupkan kembali “Program Maghrib Mengaji, Isya Belajar dan Shalat Subuh Berjamaah”.

Pansus juga meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat menyebarluaskan dan mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Gerakan Literasi Sekolah kepada seluruh komponen masyarakat terutama dunia pendidikan. Pansus juga berharap agar lebih mengoptimalkan implementasi substansi dari Peraturan Bupati tersebut dengan memaksimalkan peran dan fungsi Tim Penyelenggara Literasi Sekolah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat satuan pendidikan, sehingga pengelolaannya sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan.

Mengingat regulasi tersebut adalah sebagai penggerak dan motivasi dalam mengembangkan kreativitas proses belajar mengajar pada satuan pendidikan yang mengarah pada pengembangan kreatifitas dan inovasi untuk membangun semangat belajar para peserta didik.

Demikian juga yang kedua, yakni penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, perlu kami sampaikan bahwa pembangunan sudah berjalan cukup baik walaupun masih ada beberapa pekerjaan yang dianggap bermasalah. Adapun masalah yang kami maksud dapat berupa infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang Hebat dan Bermartabat, Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi prioritas pembenahan dan penempatannya harus didasarkan pada aspek-aspek yang ideal seperti kompetensi, kinerja, loyalitas dan lain-lainnya sehingga out-put yang dihasilkanpun akan menjadi baik karena SDMnya baik. Implikasi terhadap kurang-baiknya SDM atau salahnya penempatan ASN juga akan berdampak terhadap realisasi pembangunan fisik yang kurang baik.

Terkait dengan pelayanan kesehatan yang sering dilakukan oleh para perawat, Pansus memberikan apresiasi yang luar biasa, karena sebagai garda terdepan, jasa dan pengabdian mereka harus dihargai secara manusiawi. Untuk itu Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah agar menyegerakan pelaksanaan BLUD di pukesmas-pukesmas sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi persoalan pemberian penghargaan yang layak pada tenaga perawat dan tenaga medis lainnya serta mendorong dinas terkait melakukan analisis kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan agar dapat mengajukan penambahan jumlah formasi CPNS ke kementrian PAN-RB.

Terkait dengan tambahan Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Dokter Spesialis Kandungan serta pembukaan pelayanan klinik sore, Pansus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya akan hal tersebut sehingga pelayanan kesehatan dapat lebih maksimal diberikan kepada masyarakat.

Yang ke tiga, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.Terhadap pelaksanaan infrastruktur fisik, khususnya yang dilaksanakan oleh dinas terkait melalui swakelola agar dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik serta pengawasan atas pelaksanaan program harus lebih dimaksimalkan.

Salah satu contoh yang menjadi sorotan, yakni terkait akses Jalan Lingkar Utara di Kecamatan Alas, yang telah dilakukan pembebasan lahan dengan anggaran yang cukup besar, yang dihajatkan untuk menghindari kemacetan pada ruas jalan di depan Pasar Alas, Pansus berharap agar pelaksanaan pembangunannya segera dilakukan mengingat kondisi saat ini jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan.

Selain itu, yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah untuk segera dilakukan perbaikan mengingat kondisinya yang mengalami rusak berat, yakni Jalan Osapsio (yang selalu digenangi air saat terjadi hujan), Jalan Gurami (belakang Pasar Seketeng yang kondisinya sangat semraut), Jalan Desa Tolo Oi menuju tiga dusun terpencil Cili, Maci dan Panumbu, Jalan Dusun Labuhan Kuris menuju Tanjung Bila dan Jalan Lbuhan Kuris menuju Ngali Kecamatan Lape, Simpang Jalan Negara (SJN) Keramat menuju Kalabeso Kecamatan Buer, Simpang Jalan Negara (SJN) Bok Gula Desa Jorok menuju Koda Dalam Kecamatan Utan, dan Jalan Poros Gontar Baru menuju Gontar, serta Simpang Jalan Negara (SJN) Tengkal menuju Karya Bungin.

Demikian pula tehadap Pembangunan Bendungan Beringin Sila yang telah menelan alokasi anggaran yang cukup besar untuk pembebasan lahan dan sekarang sudah mulai memasuki tahap awal pengerjaan, Pansus berharap kepada semua pihak khususnya masyarakat di Kecamatan Utan agar dapat mendorong dan mendukung proses pembangunannya sehingga dapat berjalan aman dan lancer.

Pemerintah Daerah juga diharapkan agar lebih proaktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB maupun Pemerintah Pusat terkait program yang turun ke daerah, karena cukup banyak Program Pusat maupun Provinsi yang dilaksanakan di daerah yang terabaikan, bahkan tidak jarang program atau kegiatan yang sudah dibangun tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pansus juga mendukung kelanjutan Pembangunan Jalan Samota khususnya Pembangunan Jembatan Kedua Samota serta Pembangunan Pelebaran Jalan Garuda agar segera dituntaskan sebagaimana yang telah direncanakan. Kemudian terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan harus segera dituntaskan, sehingga proses pembangunan kedua Jalan Strategis Nasional tersebut tidak menemui kendala dalam pengerjaannya.

Yang ke empat, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pansus memberikan apresiasi kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas keberhasilan menuntaskan Program Bedah Rumah atau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baik yang bersumber dari kementerian terkait maupun program yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Program bedah rumah ini kedepannya perlu ditindaklanjuti mengingat sampai saat ini masih banyak masyarakat Kabupaten Sumbawa yang memiliki rumah tidak layak huni. Terhadap program yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018, Pansus berharap agar Dinas PRKP sebagai leading sector dapat melaksanakan dengan baik agar hajat Pemerintah Daerah membantu masyarakat tidak mampu dapat terlaksana dengan baik menuju masyarakat yang Hebat dan Bermartabat.

Namun demikian, Pansus menyesali tindakan lamban dari Dinas PRKP, yang kurang tanggap terhadap laporan masyarakat terkait dengan lampu penerangan jalan yang banyak tidak berfungsi (mati), disejumlah wilayah khususnya di seputaran Kota Sumbawa. Pansus berharap agar ditindaklanjuti dengan segera, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki Bulan Suci Ramadhan dan masyarakat memerlukan penerangan jalan dalam rangka melaksanakan ibadah.

Selain itu, Pansus juga berharap agar Pemerintah Daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan buruknya kondisi drainase dibeberapa wilayah yang berakibat tergenangnya perkampungan penduduk yang disebabkan limpahan air hujan yang tidak teraliri pada saluran drainase, seperti yang terjadi di wilayah Desa Rhee Luar, Dusun Pernang desa Labuhan Burung, dan juga dibeberapa tempat lainnya.

Selanjutnya, persoalan lain yang menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah yakni terkait Program Air Bersih yang telah dikerjakan dibeberapa tempat, akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, seperti yang terjadi di Dusun Ai Boro Desa Teluk Santong, Dusun Bukit Tinggi Desa Dete Kecamatan Lape, Dusun Labuhan Terata Desa Labuhan Kuris, Desa Lantung, dan juga dibeberapa tempat lainnya.

Dan Yang ke lima, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pansus memberikan apresiasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang selama ini telah melaksanakan penertiban dan perlindungan masyarakat dengan melakukan operasi rutin dalam rangka mengurangi penyakit sosial masyarakat.

Namun demikian, berkaitan dengan munculnya jenis obat baru yakni jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Berbahaya, sudah mulai disalahgunakan oleh pelajar sebagai pengganti Tramadol, Komik dan obat lainnya yang sudah mulai menimbulkan korban. Pansus meminta kepada dinas terkait untuk segara melakukan tindakan antisipasi agar penggunaan obat tersebut tidak menyebar luas dan menimbulkan korban yang lebih banyak di tengah masyarakat.

Selain itu, Pansus juga berharap kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk terus melakukan operasi gabungan di wilayah-wilayah yang rawan kejahatan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat karena belakangan ini masih ditemukan adanya ancaman terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat walaupun dalam skala kecil.

Seperti kasus penganiayaan yang terjadi di Jalan Samota dan penjambretan serta kasus kekerasan lainnya yang terjadi di tempat umum. Selanjutnya, yang harus menjadi perhatian serius Satuan Polisi Pamong Praja adalah Penegakan Perda Kabupaten Sumbawa, terutama Perda yang berpotensi dan menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Selain itu Pansus juga berharap agar Pemerintah Daerah terus melakukan upaya preventif (pencegahan) sebelum datangnya masalah atau musibah. Dengan Terus melakukan sosialisasi secara berjenjang sampai ke tingkat dusun. Kita harus menjadikan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai sebuah gerakan untuk diwujudkan secara bersama.

Ke enam, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pansus menilai masih perlu peningkatan efektivitas layanan kesejahteraan sosial berupa sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar yang memadai berupa rumah singgah dan Loka Bina Karya (LBK) bagi anak terlantar dan putus sekolah.

Saat ini, Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu daerah yang rentan dengan penyakit kejiwaan, hal ini ditandai dengan angka penyandang penyakit kejiwaan yang mencapai 953 orang, untuk itu Pansus mengharapkan Pemerintah Daerah memikirkan keberadaan rumah sakit jiwa di Kabupaten Sumbawa.

Terhadap program bedah rumah yang beberapa tahun ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pansus mengharapkan agar data yang digunakan terintegrasi dengan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sehingga rumah tangga/keluarga yang mendapatkan program ini benar-benar rumah tangga/keluarga layak.

Selain itu, Pansus juga berharap agar Pemerintah Daerah melakukan Pendataan Ulang terhadap Basis Data Terpadu (BDT) Masyarakat Tidak Mampu, yang harusnya terintegrasi dengan SLRT dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang mana dalam pantauan Pansus di lapangan, penerapan dan pelaksanaannya tidak tepat sasaran, karena masih banyak keluarga tidak mampu yang belum masuk dalam BDT. Oleh karenanya, masyarakat tidak bisa menikmati layanan yang disediakan Pemerintah.

Ke tujuh, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Pansus menilai masih maraknya kasus-kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia, seperti kasus penganiayaan, gaji tidak terbayar, Human Traffiking.

Terjadinya berbagai macam kasus yang dialami oleh Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri berawal dari adanya pemalsuan identitas dan sistim pemberangkatan tidak secara prosedural. Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah untuk lebih intens melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan PPTKIS yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa, agar tidak ada lagi PPTKIS yang merekrut Tenaga Kerja Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pansus juga berharap agar Pemerintah Daerah secara massif mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan perlunya melakukan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri, guna mensingkronkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan melakukan Pelatihan Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya dilaksanakan oleh pihak swasta untuk itu perlu memaksimalkan peran Loka Latihan Kerja (LLK) yang representatif guna optimalisasi potensi pendapatan asli daerah.

Terkait dengan maraknya persoalan yang dihadapi tenaga kerja lokal setiap tahunnya, Pansus menilai penting kiranya Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pembinaan lebih intens terhadap perusahaan di Kabupaten Sumbawa serta guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khusus para pencari kerja. Selain itu, perlu juga menyediakan videotron sebagai sarana informasi bagi para pencari kerja.

Selanjutnya terkait dengan keberadaan Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KP-TKI) yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri, Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah agar segera melakukan rekrutmen ulang terhadap keanggotaannya, dalam upaya mempermudah sistim koordinasi dan komunikasi dengan semua Stakeholders yang ada dalam rangka penyelesaian penanganan kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Ke Delapan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu kami sampaikan beberapa catatan, diantaranya terkait dengan peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Karena untuk 3 (tiga) tahun terakhir ini, Pansus menilai justru terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka kami meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait untuk dapat melibatkan lembaga-lembaga masyarakat pemerhati perempuan dan anak agar secara bersama-sama melakukan sosialisasi yang intensif terkait regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pansus juga berharap agar dalam melakukan sosialisasi tidak hanya dilakukan pada tingkat Aparat Desa saja, namun pelaksanaannya diharapkan langsung pada tingkat Gras Rout (akar rumput) di setiap kecamatan untuk dapat meminimalisisr terjadinya kasus-kasus terhadap perempuan dan anak di tengah masyarakat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan program keluarga berencana, peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi penting dan strategis. Untuk itu, Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat memberikan perhatian serius dengan memberikan insentif yang layak sebagai bentuk penghargaan atas kerja kerasnya mengingat selama ini mereka tidak pernah di berikan insentif sama sekali.

Pansus juga mengharapkan perhatian serius Pemerintah Daerah terhadap keberdaan 24 UPT dan balai KB yang tersebar di 24 kecamatan, mengingat ada UPT yang personilnya satu orang bahkan tidak ada kepala UPT atau balai KBnya.

Delapan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan. Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Pansus memandang bahwa komoditas tanaman pangan memiliki peranan pokok dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Semua upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan harus dilakukan secara integratif dari hulu hingga hilir.

Salah satu kendala yang dihadapi petani adalah pemenuhan kebutuhan sarana produksi seperti Pupuk Bersubsidi yang semakin sulit didapatkan karena stock yang terbatas dan pengarahan pada pembelian pupuk non subsidi sementara daya beli petani sangat lemah. Pada tahun 2018 bahkan sampai dengan saat ini Petani kesulitan mendapatkan Pupuk Bersubsidi tersebut. Oleh karenanya, Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan Pupuk yang cukup bagi Petani, baik yang organik maupun anorganik.

Sembilan,Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan. Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, Pansus mencermati bahwa sekarang ini cukup banyak usulan penerbitan sertifikat tanah yang diajukan Pemerintah Daerah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa yang belum direalisaikan, sementara di satu sisi Pemerintah Daerah sangat membutuhkan keberadaan serifikat tanah tersebut dalam rangka mendukung program dari Pemerintah Pusat yang mensyaratkan harus adanya dokumen berupa sertifikat tanah.

Oleh karena itu, Pansus mendorong bagian pertanahan Sekeretariat Daerah Kabupaten Sumbawa agar proaktif mengawal proses penerbitan sertifikat di BPN Sumbawa, sehingga program dari pemerintah pusat yang mensyaratkan keberadaan sertifikat dapat segera direalisasikan.

Pansus kembali menegaskan kepada Pemerintah Daerah agar berhati-hati dalam menerbitkan SPPT terutama di kawasan yang rawan masalah, karena sering kali menimbulkan konflik di tengah masyarakat sebagaimana yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan di hampir sepanjang tahun 2018, dimana masyarakat kerap kali mendatangi DPRD Kabupaten Sumbawa melalui Komisi Teknis yang mempersoalkan masalah penerbitan SPPT.

Sepuluh, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Pansus mencermati upaya pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dipersyaratkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, Pansus Mendorong Pemerintah Daerah untuk tetap mengacuh pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031.

Hal ini sebagai upaya untuk menghindari alih fungsi lahan produktif (pertanian). Jangan sampai karena target pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan mengorbankan lahan-lahan produktif. Di samping itu, Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah supaya RTH yang sudah dibangun agar mendapat perawatan dan pembersihan dan dilengkapi dengan sarana penerangan yang memadai. Selanjutnya terhadap Bantaran Pantai di Desa Labuhan Sumbawa, agar diberikan lampu penerangan dan Free Wifi sebagai daya tarik lainnya mengingat antusiasme masyarakat untuk menikmati suasana pantai pada sore dan malam hari sangat tinggi.

Selain itu, persoalan lain yang kami temukan yakni tidak maksimalnya penanganan sampah yang berserakan di pinggir-pingir jalan. Revolusi Mental dan Gotong Royong yang disuarakan oleh Pemerintah Daerah masih hanya pada tataran Visi-Misi saja sebab kita melihat sendiri, bahwa masyarakat masih apatis dalam pembangunan lingkungan yang sehat. Sampah, saluran air yang tergenang, lumpur yang menutupi aliran air, dan lain-lain masih menjadi tontonan keseharian kita. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mestinya mendukung program NTB Zero Waste dengan membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan melalui pembangunan karakter masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup.

Sebelas,Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pansus memberikan apresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah memberikan pelayanan optimal dalam rangka pemberian pelayanan urusan kependudukan, dan kedepannya Pansus berharap agar terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan gratis.

Dua belas, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pansus mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa, terutama dalam implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena dari hasil evaluasi dan kunjungan lapangan Pansus masih menemukan adanya permasalahan dalam penyelengaraan pemerintahan desa khususnya realisasi APBDes.

Sebagaimana diketahui bersama, ada beberapa kepala desa yang diberhentikan dari jabatannya, hal ini menunjukan proses pengelolaan dana desa masih menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pansus tentu tidak menginginkan kondisi ini berlanjut di tahun-tahun mendatang, oleh karena itu kepada semua pihak dan seluruh komponen masyarakat agar secara bersama-sama dapat mengawal Penyelengaraan Pemerintahan Desa agar selalu berada di jalur yang tepat dan benar.

Dua belas, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Pansus menyoroti persoalan adanya portal di beberapa Simpang Jalan Negara yang dikhawatirkan akan roboh mengingat kondisinya yang sudah rusak parah seperti portal yang ada di Jalan Simpang Boak menuju PPN Bukit Permai, Pansus meminta kepada dinas terkait agar segera melakukan pembongkaran sebelum menimbulan korban jiwa.

Selanjutnya, terkait dengan munculnya juru parkir dadakan di sejumah tempat yang diduga tidak memiliki identitas juru parkir, Pansus meminta kepada dinas terkait agar dilakukan pendataan dan penertiban, sehingga keberadaan mereka dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tiga belas, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik, Pansus memberikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa yang telah merintis Program Smart City yang rencananya akan dikembangkan di Kabupaten Sumbawa. Pansus berharap agar program tersebut segera direalisasikan sebagai program unggulan, mengingat melalui program tersebut akan memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Empat belas, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Meski potensinya besar dan tersebar di banyak tempat, namun sebagian besar Koperasi dan UKM yang bergerak di Kabupaten Sumbawa, masih menghadapi permasalahan seperti permodalan, kapasitas SDM, iklim usaha dan akses pemasaran.

Oleh karena itu, Koperasi dan UKM bidang Ekonomi Kreatif perlu ditingkatkan kapasitasnya, melalui reorientasi dan penguatan kelembagaan UKM dan koperasi, Selanjutnya dikembangkan Koperasi Sektor Riil khususnya yang melayani kebutuhan anggota dengan memanfaatkan Digital Ekonomi diera revolusi industri 4.0. yakni UKM dan Koperasi dituntut siap menghadapi kemajuan teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan bisnisnya. Pansus mendorong Pemerintah Daerah untuk terus menerus menunjukkan komitmennya membangun perekonomian masyarakat berdasarkan pemertaraan dan keberpihakan terhadap UKM dan Koperasi.

Lima belas, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terkait dengan pelayanan perizinan diharapkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk terus meningkatkan standar kualitas pelayanannya. Sebagaimana yang diharapkan dapat memenuhi standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Penetapan kebijakan sistem Online Single Submission (OSS) perlu diiringi dengan sosialisasi dan uji coba secara luas penerapan sistem tersebut, mengingat ada keluhan masyarakat atau pengusaha dalam mengintegrasikan sistem layanan SIUP dan TDP.

Seiring dengan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa seperti Konversi Minyak tanah ke Gas LPG, Pansus mengharapkan proses perizinan dan perubahan izin Usaha dapat disosialisasikan secara luas kepada pangkalan minyak, dan melakukan monitoring atas keluarnya izin yang telah dikeluarkan sehingga diharapkan program konversi Mitan ke Gas tersebut dapat berjalan cepat dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terjangkau.

Enam belas, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Terhadap Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Pansus mengharapkan agar Pemerintah Daerah berinisiatif dan berinovasi serta memiliki kreatifitas yang baik dalam pengembangan potensi destinasi wisata, agar seluruh potensi yang ada betul-betul dijadikan tempat berwisata yang aman, nyaman dan asri serta ramah lingkungan dan ramah anak.

Pansus juga berharap agar Pemerintah Daerah dapat melibatkan pemuda-pemudi yang memiliki ide-ide dan kreatifitas serta inovasi guna mengembangkan Pariwisata Sumbawa yang diharapkan mampu menjadi daya dorong ekonomi kreatif guna mengurangi angka penggangguran yang mencapai 3,98%.

Selanjutnya terhadap kasus Penjualan Tanah di Gili Tapan Desa Labuhan Sangoro yang telah dibeli oleh pihak asing, Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah agar melakukan proteksi dan pengawasan terhadap proses pengalihan hak tanah dan alih fungsi lahan, terutama kawasan/wilayah yang memiliki potensi destinasi wisata daerah, sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi di wilayah atau tempat lainnya.

Tujuh belas, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan. Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan, terkait dengan banyaknya dokumen dan arsip daerah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik, Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat memaksimalkan sarana dan prasarana kearsipan berupa DEPO ARSIP guna meningkatkan efektifitas layanan kearsipan. Selain itu perlu juga diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia berupa ARSIPARIS yang profesional dalam pengelolaan kearsipan.

Delapan belas, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Mengingat Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi munculnya informasi-informasi yang tidak valid (hoax), karena hal tersebut merupakan salah satu realisasi dari tata kelola Permerintahan yang baik dan benar.

Pansus juga mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar segera mengklarifikasi setiap pemberitaan maupun informasi yang simpang siur atau belum jelas kebenaran yang beredar di media sosial terkait kredibilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sembilan belas, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pansus mendorong Bakesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa, untuk mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, terutama TNI dan Polri dalam rangka melakukan antisipasi dan deteksi dini terhadap potensi terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat
Selain itu, Pansus mendorong Bakesbangpoldagri untuk melakukan pembinaan kepada partai politik terkait dengan proses pelaporan dan pencairan dana bantuan partai politik, mengingat cukup banyak pengurus partai politik yang kesulitan dalam hal tersebut.

Dua puluh, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana. Pansus menyoroti UPT Pemadam Kebakaran, yakni terkait armada pemadam kebakaran. Pansus berharap agar Pemerintah Daerah memberikan perhatian serius, karena dari 8 (delapan) unit mobil pemadam kebakaran yang ada, hanya 5 (lima) unit yang dapat dioperasikan.

Kami berharap agar setiap tahunnya bisa menambah armadanya dan pemeliharaannya dilakukan secara maksimal sesuai dengan porsi biaya yang dianggarkan untuk memaksimalkan kerja armada dalam mengatasi terjadinya bencana kebakaran. Selain itu, Pansus juga meminta agar penempatan mobil pemadam kebakaran dapat ditempatkan secara zonasi di empat zona yaitu wilayah barat, tengah, timur dan selatan untuk mempercepat pelayanan penaganan masalah kebakaran yang dialami masyarakat.

Dua puluh satu, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan. Pansus mendukung program reklamasi terumbu karang yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di sejumlah spot perairan laut. Program ini perlu ditindaklanjuti mengingat masih banyak wilayah perairan laut yang rusak akibat illegal fishing karena menggunakan bom, sehingga harus direklamasi.

Terkait dengan aktifitas illegal fishing yang marak terjadi di beberapa wilayah perairan, Pansus berharap agar dapat dilakukan pengamanan perairan laut kita secara aktif dan intensif dengan mengaktifkan Polairud dan Pokmaswas serta menambah terbentuknya kelompok masyarakat pengawas dan desa sadar hukum kelautan dan perikanan.
Terkait dengan keberadaan pulau pulau kecil yang dijadikan destinasi wisata diharapkan dapat dibangun fasilitas umum seperti jamban dan tempat berteduh sehingga pariwisata dapat berjalan dengan baik.

Dua puluh dua, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian. Terkait dengan masih adanya keluhan petani terhadap kelangkaan pupuk terutama menjelang musim tanam baik padi maupun jagung, Pansus mendorong dinas terkait agar dilakuan pendistribusian pupuk secara tepat (yakni tepat waktu dan tepat sasaran) serta berupaya untuk mengusulkan penambahan kuota pupuk, karena setiap tahun terjadi penambahan area tanam yang cukup signifikan yang tidak sebanding dengan ketersediaan pupuk yang ada.

Pansus juga mendorong dinas terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pengadaan bantuan bibit jagung, mengingat sejumlah petani di beberapa kecamatan mengeluhkan adanya beredar bibit jagung yang kualitasnya kurang baik. Pansus berharap agar setiap bantuan bibit jagung dilakukan pemeriksaan dan uji mutu sebelum diedarkan kepada masyarakat agar hasil produksi sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.

Dua puluh tiga, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan adanya kasus Rabies (Anjing Gila) yang sampai hari ini masih terjadi terutama di Kecamatan Empang dan Tarano sebagai kecamatan terinfeksi, Pansus meminta kepada dinas terkait agar terus melakukan tindakan antisipatif dengan melakukan eliminasi Hewan Penyebar Rabies (HPR) Liar dan antisipasi serta melakukan vaksinasi kepada HPR Peliharaan sehingga kasus tersebut tidak menyebar ke kecamatan lain yang belum terinfeksi.

Selain itu juga pansus juga meminta pemerintah memperhatikan pjuga poin-poin di bawah ini seperti, Pemerintah Daerah diharapkan dapat terus mengawal proses pembangunan Pasar Seketeng yang telah dialokasikan anggarannya, selain itu terhadap pasar-pasar yang telah dibangun termasuk pasar Brang Bara agar segera dimanfaatkan keberadaannya.

Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal yang dibangun di Kecamatan Labangka agar segera dituntaskan pengerjaannya sehingga penyerahterimaan bangunan PLTS tersebut kepada Pemerintah Daerah dapat direalisasikan sehingga manfaatnya bisa cepat dinikmati oleh masyarakat.

Persoalan Pembangunan Embung Tiu Pesai di Kecamatan Lape yang telah menghabiskan anggaran Rp.6 Milyar, sampai saat ini belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diharapkan kepada Balai Wilayah Sungai untuk mengevaluasi dan merancang kembali revitalisasi Pembangunan Embung tersebut.

Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Lekong perlu dilanjutkan, kondisi saat ini masyarakat membuang langsung sampah di lokasi tersebut secara serampangan karena belum adanya pagar sebagai tanda wilayah TPA, Oleh karenanya perlu direvitalisasikan kembali.

Terkait Pembangunan Drainase dan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pemerintah Daerah diharapkan memikirkan keberlanjutan dari program tersebut sehingga bisa dioptimalkan penggunaannya oleh masyarkat.

Terkait Program yang bersumber dari anggaran DAK dan Tugas Pembantuan, agar pengawasannya dilakukan secara optimal dan komprehensip.Tahap finishing sebuah pekerjaan sama pentingnya dengan perencanaan. Kebanyakan dari fisik bangunan yang dibangun menggunakan APBD Tahun 2018 mengenyampingkan finishing seperti pembersihan lahan, instalasi jaringan listrik yang amburadul, Kamar Mandi/WC yang dipasang belakangan dan mulai tidak berfungsi, hal tersebut disebabkan karena rendahnya pengawasan oleh Dinas Terkait saat masih berjalannya program dan juga karena masih lemahnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan UPT terkait pada pekerjaan tersebut.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.