Legislator Apresiasi Kinerja DPPP KSB Sepanjang 2018

KabarNTB, Sumbawa Barat – Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sepanjang tahun 2018 ini mendapat apresiasi positif.

Dinas ini dinilai telah mampu bekerja dengan baik terutama dalam memberikan pelayanannya kepada para petani.

Petani menanam padi pada awal musim hujan (MH) II

Sekretaris Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar, mengatakan, ada dua parameter dirinya menilai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) rumpun hijau itu semakin membaik kinerja pelayanannya kepada petani.

Pertama ketepatan distribusi kebutuhan bibit dan pupuk bagi petani dan kedua pelaksanaan program kerjanya pada bidang lainnya.

“Saya secara pribadi dan komisi mengapresiasi dinas pertanian soal pelayannya kepada petani tahun ini,” katanya, akhir pekan kemarin.

Untuk distribusi bibit dan pupuk bagi petani, Abidin menyebutkan, DPPP KSB sudah menerapkan pola yang tepat. Hal ini ditunjukkan dengan selalu tepatnya waktu penyaluran pada setiap musim tanam sehingga tidak ada petani yang mengeluh.

“Kita tidak dengar adanya petani yang bilang bibit maupun pupuknya yang terlambat saat masuk musim tanam,” urainya.

Upaya prima DPPP KSB dalam melayani petani itu, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sebagai bentuk keberhasilan SKPD mentransformasi dan mereformasi kinerjanya. Dan hal ini harus menjadi contoh bagi SKPD lainnya terutama bagi SKPD yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Kalau semua SKPD kinerjanya begitu, saya kira tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh akan pelayanan pemerintah,” cetusnya.

Menurut Abidin, DPPP KSB harus mempertahankan pola pelayanannya kepada petani seperti saat ini di tahun-tahun mendatang. Termasuk juga pada bidang kerja lainnya, karena keberhasilan pemerintah bergantung pada kinerja SKPD sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tengah masyarakat.

“Saran ini juga berlaku bagi SKPD yang lainnya ya,” timpalnya.

Selanjutnya kata dia, untuk membentuk pelayanan prima di tingkat SKPD diperlukan adanya standar operasional prosedur (SOP) baku. Ia pun berharap kepada seluruh SKPD membuat aturan protokolnya masing-masing sejak saat ini.

“Jadi ke depan siapa pun kepala dinasnya kinerja dinas tidak berubah karena sudah ada aturan tata kerja mereka dalam melayani masyarakat,” pungkas Abidin.(Ndi)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.