Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sumbawa tentang Penjelasan Komisi Terhadap Ranperda Prakarsa Tahun 2019

Parlementaria Kerjasama KabarNTB.Com Dengan DPRD Sumbawa

KabarNTB, Sumbawa—Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbawa DR,Drs A.Rahman Alamudy dan Kamaluddin ST,M.Si yang di hadiri Sekda Kabupaten Sumbawa Drs.H.Rasyidi dengan agenda mendengarkan , pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbawa tentang penjelasan Komisi-komisi DPRD Sumbawa terhadap 8 Ranperda prakarsa komisi tahun 2019, yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbawa Selasa 7/5/2019.

Adapun pandangan umum Sembilan Fraksi tersebut yakni, Pertama Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PAN,DEMOKRAT, NASDEM, HANURA, GERINDRA dan Bintang Keadilan DPRD Kabupaten Sumbawa, seperti Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa catatan, usul saran terhadap penjelasan 8 ranperda prakarsa komisi 1. Ranperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa usul prakarsa komisi I DPRD Sumbawa terhadap lembaga kemasyarakatan desa melalui telaah dan kajian akademis yang sedemikian akurat oleh tim penyusun.

Terhadap hal tersebut, fraksi PDI Perjuangan melihat fakta dilapangan sering terjadi sering terjadi penumpukan peran pada segelintir tokoh masyarakat sebagai anggota atau pengurus lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu perlu ada penekanan aturan terhadap pelarangangan rangkap jabatan.

Sementara itu Fraksi Hanura menanggapi ranperda tentang pembinaan dan pengawasan penyelengaraan pemerintahan ranperda tentang lembaga kemasyarakatan desa usul prakarsa komisi I, dan Ranprda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan usuk Komisi II,ranperda tentang pelestarian lingkungan hidup, ranperda tentang pembatasan peredaran penyalahgunaan obat-obat tertentu berbahaya, zat adiktif lainnya usul komisi IV, dimana Fraksi Hanura sepakat dengan komisi –komisi inisiator untuk segera menerbitkan ranperda tersebut menjadi perda kabupaten sumbawa, melihat urgensi masing-masing ranperda.

Ranperda tentang perlindungan jaringan listrik usul prakarsa komisi II,fraksi Terhadap Ranperda Usulan Komisi II yakni Raperda Perlindungan Jaringan Listrik Fraksi PAN melihat Ranperda ini tidak menjadi skala prioritas untuk dijadikan Perda mengingat kewenangan kelistrikan nasional menjadi kewenangan mutlak Pemerintah Provinsi dan Pusat, dengan dihapusnya Dinas Pertambangan dan Energi di tingkat Kabupaten sehingga kabupaten hanya bersifat koordinatif saja dalam hal penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber daya Mineral. Begitu juga dengan Raperda Tentang pelestarian Lingkungan Hidup Raperda ini secara Substansi telah diatur oleh Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. FPAN Berpendapat kedua Raperda ini untuk dipending pembahasannya sampai adanya perubahan regulasi yang menyangkut kewenangan Energi dan mineral untuk kabupaten Kota serta adanya perubahanperda nomor 13 Tahun 2018.

Demikian juga produk atau jasa yang sesuai atau memenuhi standar dapat meningkatkan efisiensi, produktifitas dan selalui sesuai dengan perkembangan tekhnologi serta melindungi konsumen dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

Sedangkan Fraksi Nasdem menambahkan tentang Ranprda tentang perlindungan jaringan listrik, sesuai ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan lampiran huruf CC bidang energi sumberdaya mineral bahwa urusan ketenagalistrikan tidak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Demikian juga Fraksi Golkar menanggapi tentang ranperda pelestarian lingkungan hidup dan ranperda tentang standar keselamatan bangunan gedung publik untuk ditinjau kembali tentang materi kandungannya, menginggat keduanya sudah ada perda yang mengatur itu. sedangkan untuk ranperda lembaga kemasyarakatan desa, sebaiknya mengunakan peraturan bupati saja.

Hal senada juga ditambahkan Fraksi Gerindra terkait dengan Ranperda pengelolaan cagar budaya agar benar-benar dapat menjadi ruh dari ranperda ini, untuk itu fraksi Gerindra mengusulkan agar judul ranperda ini dapat ditambah yang titik tekannya pada sistem pengelolaan cagar budaya.untuk itu, fraksi gerindra dapat menyetujui ranperda ini dibahas pada tataran selanjutnya.

Sementara Fraksi PPP menyoroti Ranperda tentang cagar budaya usul prakarsa Komisi IV,dimana fraksi PPP mengusulkan merubah judul pada ranperda tersebut, sehingga lebih spesifik pada pengelolaan cagar budaya karena penetapan cagar budaya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Demikian juga ditambahkan Fraksi Demokrat terhadap ranperda pelestarian Lingkungan hidup, fraksi Demokrat berpendapat bahwa ranperda ini substansi materi dan muatan ranperda tersebut telah diatur dan diakomodir oleh ketentuan perda Nomor 13 tahun 2018 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Fraksi Demokrat berharap, ranperda ini tinggal disesuaikan dan di evaluasi kembali dengan perda nomor 13 tahun 2018 sehingga tidak menimbulkan perda yang tumpang tindih dengan perda yang sudah ada tetapi materi dan muatan sama.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.