Pemberian Berkaitan dengan Jabatan, Tolak dan Laporkan!

KabarNTB, Mataram – Pemberian hadiah dari seseorang kepada pejabat yang berhubungan dengan jabatannya adalah gratifikasi yang tergolong suap. Terlebih jika pemberian tersebut berlawanan dengan tugas dan fungsinya sebagai pejabat/pegawai maka hal itu wajib ditolak dan dilaporkan.

Hal itu disampaikan Pejabat Fungsional P2UPD, R Suyono, sebagai Narasumber pada acara Workshop sekaligus Pencanangan Pembentukkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Korupsi, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur, Selasa 8 Mei 2018.

Pencanangan tersebut merupakan amanat PermenPAN-RB Nomor: 52/2014 sebagai salah satu ikhtiar pencegahan korupsi sekaligus mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Pada acara yang dihadiri ratusan peserta dari jajaran Polres KLU dan Lobar, Inspektorat KLU dan Lobar, Bappenda KLU dan Lobar, wajib pajak, serta fungsional yang ada di KPP Pratama Mataram Timur itu, Suyono menjelaskan bahwa Gratifikasi merupakan hal yang samar-samar dan dalam pelaksanaan kewajiban ASN, disadari atau tidak, tidak jarang disusupi oleh pretensi tertentu.

Ilustrasi suap

Karena itu, selaku ASN terlebih sebagai pejabat publik, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menjauhkan diri dari berbagai macam godaan dan benar-bebar memahami mengenai kategori Gratifikasi.

“Jangan sampai kita terjebak oleh Hukum lantaran tidak mengetahui jenis-jenis gratifikasi yang termasuk dalam kategori dilarang/pidana,” jelasnya.

Menurut Suyono, ada tiga jenis gratifikasi. Namun gratifikasi yang dianggap suap, haruslah dihindari, ditolak dan dilaporkan. Gratifikasi dianggap suap, kata dia, jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan fungsi sebagai pejabat/pegawai.

Sedangkan Gratifikasi Kedinasan yaitu hadiah/fasilitas yang diberikan kepada wakil resmi instansi dalam kegiatan tertentu sebagai penghargaan/kontribusinya dalam kegiatan tersebut, dapat diterima, namun wajib dilaporkan.

“Namun khusus Gratifikasi bukan kedinasan dan bukan dianggap suap yaitu pemberian dari kerabat selama tidak ada konflik kepentingan, boleh diterima dan tidak wajib lapor,” tambah Suyono.

Pada kesempatan tersebut, Tim Irbansus Inspektorat Provinsi NTB juga mensosialisasikan Materi tentang Pembangunan Zona Integritas.

Pejabat Fungsional Auditor Pratama, Deajeng, SE.M.Ak memaparkan tentang gambaran umum untuk membentuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Menurutnya, Pencanangan adalah awal dimulainya dari komitmen seluruh jajaran birokrasi menjauhkan diri dari perilaku korupsi. Selanjutnya banyak elemen/kriteria yang harus dipenuhi oleh KPP Pratama Mataram Timur. Tahapan Membangun ZI dimulai dari Pencanangan ZI, Pembangunan ZI, Pengusulan, sampai pada Penetapan WBK/WBBM membutuhkan komitmen bersama untuk mencapai predikat yang diinginkan tersebut.

Sebelumnya, Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, diwakili Irbansus GP Aryadi, pada acara Sosialisasi Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima, mengingatkan pentingnya semua pihak menutup setiap ruang yang dapat memicu terjadinya penyimpangan atau korupsi.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan 1.126 unit rumah Layak Huni se-NTB, termasuk di kota dan Kabupaten Bima, ia meminta kepada konsultan perencana dan para fasilitator dapat memberikan informasi tentang spesifikasi bangunan sedetail mungkin kepada masyarakat, sehingga semua pihak dapat ikut mengawal suksesnya program rumah untuk rakyat miskin tersebut.

Kepada masyarakat calon penerima manfaat RLH, Aryadi mengingatkan bahwa batuan yang diberikan adalah dalam bentuk rumah jadi tipe 21 yang siap ditempati. Jadi masyarakat tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Kalau ada oknum nakal yang mau memungut biaya laporkan dan jangan dilayani,” katanya.(Bob)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.