Pordasi NTB Hanya Akui Pordasi Sumbawa Dibawah Kepemimpinan Ridwan

KabarNTB, Sumbawa — Menepis isu dualisme kepengurusan Pordasi Sumbawa yang mencuat dibeberapa media belakangan ini, ditanggapi langsung oleh pengurus harian Persatuan olehraga berkuda seluruh Indonesia (Pordasi) NTB.

Sekretaris Pordasi NTB H Abdul Malik, menyatakan kepengurusan yang sah dan legal yang diakui oleh Pordasi NTB dan Pusat untuk Pordasi Sumbawa adalah Pordasi yang di ketuai oleh Ridwan SP.

Pernyataan tersebut disampaikannya seusai melantik pengurus Pordasi Kabupaten Sumbawa priode 2018-2022 yang berlangsung di aula hotel tambora pada Sabtu 22 September 2018.

”Secara Aturan, kepengurusan sebuah cabang olahraga yang sah dan legal, dimana kepengurusannya baik itu ditingkat propinsi maupun daerah, harus dilantik oleh pengurus paling tinggi atau induk dari cabor tersebut, seperti yang kami lakukan hari ini dengan melantik secara langsung kepengurusan Pordasi Sumbawa,” ungkapnya.

H.Malik menyatakan, jika ada yang mengatakan Pordasi yang di ketuai oleh Ridwan beserta pengurus lainnya adalah ilegal itu tidak benar, dan dasar dikatakan ilegal itu harus dipertanyakan.

“Saya bisa pastikan bahwa aturan maupun undang-undang tentang organisasi olahraga bahwa yang bisa melantik sebuah pengurus organisasi olahraga yang paling bawa adalah induk dari organisasi olahraga itu sendiri yang lebih tinggi,” ucapnya.

Pengurus pordasi NTB, sambungnya, sudah melaksanakan prosedur tersebut dengan melakukan pelantikan langsung pengurus Pordasi Kabupaten Sumbawa dan beberapa kabupaten lainnya di NTB. Sedangkan pengurus Pordasi wilayah NTB juga dilantik oleh pengurus Pordasi Pusat.

“Dengan demikian pordasi yang sesuai dengan prosedur inilah yang terdaftar di Koni pusat hingga kabupaten seluruh indonesia. Selain yang tidak melalui SK kami itu tidak sah,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan kasus yang terjadi di Sumbawa, Ia menyatakan akan menelusuri dengan harapan dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.

”Kami akan telusuri SK-nya dari mana dan siapa yang mengeluarkannya, jika bukan dari Pordasi NTB, maka harus dicabut. Kami juga tidak bisa mengatakan bahwa SK yang ada selain dari SK yang kami berikan kepada saudara Ridwan ilegal. Cuma Pordasi Propinsi hanya mengakui kepengurusan Pordasi yang di ketuai saudara Ridwan di Sumbawa selain itu kami tidak akui,” jelasnya.

Pordasai NTB mengharapkan, dengan kepengurusan Pordasi Sumbawa yang baru, kedepan seluruh pengurus agar membangun komunikasi yang intens kepada pemerintah daerah maupun pihak Koni sebagai wadah dari semua Cabor. Hal ini penting dilakukan agar apa yang dihajadkan untuk memajukan olehraga berkuda khususnya di kabupaten Sumbawa bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.