PPK Belum Putuskan Langkah Lanjutan Terkait Perkara Jembatan Lang Sebunga

KabarNTB, Sumbawa Barat – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (DPUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Armayadi, menyatakan belum memutuskan langkah hukum selanjutnya terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa yang memenangkan gugatan PT Bangun Alam Samawa dalam perkara gugatan Proyek Jembatan Lang Sebunga, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea.

Dihubungi KabarNTB via sambungan telephon, Rabu 5 Desember 2018, Armayadi mengakui pihaknya telah menerima salinan Putusan PN Sumbawa.

Armayadi, PPK Dinas PUPRPP KSB

“Salinan putusannya sudah kami terima. Belum kami putuskan (langkah hukum) selanjutnya. Saya juga belum berkoordinasi dengan kepala dinas,” ungkap Armayadi yang sedang berada di Bali.

Ia menyatakan, upaya hukum lanjutan akan diputuskan bersama pengacara.

“Nanti tentu akan kami bahas bersama Kadis dan pengacara,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, Majelis Hakim PN Sumbawa, mengabulkan gugatan PT Bangun Alam Samawa terhadap para tergugat (Kadis PUPRPP KSB dan PPK). Namun nilai gugatan yang dikabulkan sebesar Rp. 703 juta.

Itu sesuai Putusan tertanggal 22 Nopember 2018 dengan nomor perkara : 25/pdt.g/2018/PN sbw.

“Dengan adanya putusan PN tersebut, kami ajukan banding di pengadilan tinggi Mataram pada 29 november 2018,” ungkap kuasa Hukum penggugat, Surahman MD.

Ia menilai putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan kerugian imateriil yang diderita oleh kliennya.
Dalam gugatan yang diajukan, PT Bangun Alam Samawa menuntut pembayaran ganti rugi materiil senilai Rp 4 miliar dan ganti rugi imateriil senilai Rp 20 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Permukiman dan Perumahan (DPUPRPP) Sumbawa Barat (KSB) Amar Nurmansyah, menyatakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa yang mengabulkan gugatan dari PT Bangun Alam Samawa senilai Rp 703 juta sudah sesuai dengan progress pekerjaan di lapangan.

Amar menyatakan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas proyek telah melaksanakan pemeriksaan bersama progress pengerjaan proyek dimaksud di lapangan.

“Hasil pemeriksaan bersama itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan bersama,” ucapnya.

Mengenai banding yang akan dilaksanakan oleh PT Bangun Alam Samawa selaku kontraktor, Amar menyatakan itu hak mereka selaku penggugat.

“Soal banding saya kira itu hak penggugat. Saya sendiri belum menerima salinan putusan itu,” katanya.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.