Puluhan Tahun Mengabdi, Nasib Tidak Jelas, Forum GTT/PTT Mengadu ke Dewan

KabarNTB, Sumbawa – Sejumlah pentolan pengurus Forum GTT/PTT Kabupaten Sumbawa, mendatangi kantor DPRD setempat, Senin 14 Januari 2019.

Kedatangan untuk kesekian kalinya itu, untuk mengadu sekaligus konsultasi tentang nasib ribuan GTT dan PTT yang hingga saat ini belum ada kejelasan tentang pengangkatan mereka menjadi PNS. Padahal para GTT/PTT tersebut telah mengabdi selama puluhan tahun.

Dalam pertemuan dengan wakil Ketua DPRD Kamaluddin, didampingi Ketua Komisi IV Ida Rahayu, beserta anggota komisi IV, juru bicara forum GTT dan PTT, Rohani, memaparkan beberapa hal terkait dengan kondisi yang terjadi selama ini, termasuk pengabdian mereka bagi dunia pendidikan selama puluhan tahun lebih.

Pertemuan pengurus Forum GTT/PTT dengan Pimpinan Dewan dan Komisi IV

Ia juga mempertanyakan klausul di PP nomor 49 tahun 2018 tentang PPPK menyebutkan, akan dilaksanakan tes bagi GTT/PTT dengan skema sekian kali tes.

“Namun sama sekali tidak ada penjelasan tentang PTT/GTT. Yang dengan jelas disebutkan bagi tenaga fungsional, sedangkan kami dari tenaga struktural tidak ada dijelaskan dalam PP tersebut,” jelasnya.

“Yang perlu diingat oleh pemerintah bahwa selain guru (fungsional), juga ada kami yang memiliki tugas di lembaga pendidikan. Karena ada pegawai di sekolah selain pendidik, ada tenaga kependidikan, jadi berjalannya roda KBM di sekolah karena adanya PTT,” tegasnya.

Rohani mengaku pihaknya telah berupaya memperjuangkan hal ini melalui forum GTT/PTT bahkan melakukan aksi demo menuntut SK Bupati. Tapi ternyata SK Bupati sumbawa tidak pernah ada. Seiring perjalanan waktu, tiba-tiba terbit PP nomor 49 tahun 2018.

“Karena itulah, kami menyuarakan tuntutan karena tidak disebut secara spesifik tentang keberadaan PTT struktural,” urainya.

Jika dirunut dari kronologis terbitnya segala macam peraturan pemerintah, sejak Katagori 1 (K1) hanya PTT yang ada di bawah Pemda. Sementara PTT yang ada di tenaga kependidikan tidak tercover lantaran tidak memiliki SK bupati.

“Saat itu yang diberikan SK Bupati khusus tenaga tukang kebun dan penjaga sekolah, tetapi tenaga adminstasi lainnya tidak ada”, ungkap Rohani.

Selanjutnya muncul K2 lantaran dianggap ada honorer yang keteter dari pegangatan K1, dimana pengangkatan dilihat dari masa kerjanya. Tapi lagi-lagi tenaga struktural kependidikan tidak tercover.

“Gelombang masa kerja kami jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang saat itu guru bantu, guru kontrak, dan lain sebaginya. Namun terbitnya PP nomor 49 tahun 2018, PTT tidak punya posisi tawar di dalam aturan tersebut. Karena itu, kami harap keberpihakan pemerintah, bagaimana sistem yang berkeadilan untuk PTT, terlebih dengan masa kerja kami yang sudah dua puluh tahun lebih,”.

“Kami akan dibagaimanakan, saya 22 tahun sudah mengabdi, akankah 22 tahun ke depan saya tetap seperti ini. Jika ini mentok sampai disini, maka kami akan berpikir ke tempat lain. Tidak ada bedanya PTT yang di lembaga pemerintah dengan yang di lembaga pendidikan, karena kami masyarakat yang bekerja untuk Negara,” tegas Rohani.

Menanggapi hal itu, Wakil ketua DPRD Sumbawa Kamaluddin, berjanji akan menggelar hearing bersama sejumlah dinas dan instansi untuk menyikapi permasalahan ini dalam waktu dekat.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.