Ratusan Guru PAUD di Sumbawa Demo Tuntut Pemerintah Soal Kesetaraan Status

KabarNTB, Sumbawa — Ratisan orang tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur non formal yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi) Kabupaten Sumbawa menggelar aksi demo dan menduduki kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis 7 Desember 2019.

Ratusan guru Paud itu menuntut untuk kesetaraan status mereka dengan tenaga pendidik lain.

Mereka menilai selama ini ada diskriminasi atau ketidaksetaraan kedudukan terhadap pendidik PAUD non formal, meskipun mereka memiliki kewajiban, tugas dan tanggungjawab yang sama dengan guru pada umumnya.

Ratusan guru Paud yang menggelar aksi demo menuntut kesetaraan status di DPRD Sumbawa

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Asraruddin, memaparkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyebutkan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal.

“Artinya, sesuai isi undang – undang tersebut, sudah jelas para tenaga pendidik Paud non formal tidak mendapat pengakuan sebagai guru dan tidak berhak mendapat tunjangan profesi, bahkan mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam hal program dan peningkatan kompetensi,” ungkapnya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, HIMPAUNI meminta pemerintah Kabupaten Sumbawa dan pemerintah provinsi untuk mendorong pemerintah pusat agar memberi ruang apresiasi yang sama terhadap pengembangan profesi dan kesejahteraan pendidik PAUD, serta memasukkan pendidik PAUD baik formal maupun non formal ke dalam Undang – undang guru.

Setelah berorasi para demonstran melaksanakan hearing dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa difasilitasi Komisi IV.

Dalam hearing tersebut, Kepala Dinas Dikbud, H Syahril, berjanji, apa yang disampaikan para demonstran HIMPAUDI, akan disampaikan kepada pemerintah yang lebih tinggi.

“Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Dikbud siap memberikan support kepada HIMPAUDI yang telah mengajukan Judisial review atas Undang-undang guru dan dosen yang belum mengakomodir tenaga pendidik pada jalur pendidikan non formal,” jelasnya.

Setelah mendapat pemaparan dari dinas tekhnis, hearing yang dipimpin oleh anggota Komisi IV Khaeruddin dan Ahmadul Kosasi tersebut selanjutnya mengambil kesimpulan bahwa permasalahan tersebut akan segera di laporkan kepada pemerintah yang lebih tinggi dengan tetap dalam pengawalan pihak Legislatif.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.