Rekrutmen CPNS Dilaksanakan Pasca Pilkada, KSB Optimis Penuhi Syarat Kemenpan

KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) optimis memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pemdayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) untuk melaksanakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018.

Salah satu syarat yang ditetapkan Kemenpan RI adalah, suatu daerah bisa melaksanakan rekrutmen CPNS jika belanja pegawainya dalam satu tahun anggaran dibawah 50 persen dari total nilai APBD.

“Kita di KSB belanja pegawainya saat ini sekitar 29 persen dari nilai APBD, jadi kita memenuhi syarat. Begitupun sejumlah syarat lainnya, seperti sistem CAT (Computer Assisted Test) sudah kita laksanakan sejak 2014. Jadi kita optimis bisa memenuhi,” ujar Kepala Badan Kepagawaian dan Diklat (BK Diklat) KSB, HA Malik Nurdin, kepada KabarNTB, senin pagi 16 April 2018.

Ilustrasi (ist)

Menurut Malik, sesuai hasil koordinasi dengan Kemenpan, Rekrutmen CPNS tahun 2018 ini akan dilaksanakan pasca pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dihelat pada 27 Juji 2018 nanti.

“Pelaksanaannya sekitar bulan Juli keatas lah,” imbuhnya.

Adanya rencana pemerintah pusat membuka rekrutmen CPNS di tahun 2018 ini menjadi angin segar untuk daerah-daerah di Indonesia, termasuk KSB untuk pemenuhan kebutuhan pegawai, setelah selama beberapa tahun pemerintah melaksanakn moratorium (penghentian sementara) rekrutmen.

Pemda KSB sendiri, diakui Malik Nurdin, telah mengajukan usulan jumlah kebutuhan pegawai ke Kemenpan. Pelaksanaan moratorium rekrutmen selama beberapa tahun, menurutnya, menimbulkan penyusutan jumlah pegawai (meski tidak terlalu banyak) akibat adanya pegawai yang memasuki masa pensiun dan meninggal dunia.

Saat ini jumlah pegawai (PNS) dilingkup Pemda KSB, sekitar 3.200 orang. Jumlah itu masih jauh dari ideal jika dilihat dari luas wilayah dan penduduk di daerah ini.

“Idealnya jumlah pegawai kita sebanyak 5.000 orang lebih. Jadi kekurangannya masih cukup banyak,” ungkap Malik.

Mengenai usulan yang telah diajukan ke Kemenpan, Malik tidak menyebut jumlahnya. Tetapi untuk prioritas, meliputi tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga infrastruktur.

Ditanya mengenai tenaga sukarela, horer maupum tenaga kontrak, Malik Nurdin menyatakan data tahun 2017 berjumlah sebanyak 4.000 orang lebih. Namun keberadaan tenaga honorer, kotrak dan sukarela ini tidak mempengaruhi jumlah kebutuhan pegawai karena mereka tidak berstatus PNS.

Tahun 2018 ini, Pemda berencana untuk melaksanakan penataan disesuaikan dengan analisa beban kerja, analisa jabatan dan kebutuhan.

“Bisa jadi akan ditambah atau dikurangi sesuai hasil analisa yang sekarang sedang dikerjakan,” demikian HA Malik Nurdin.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.