Reses Ketua Komisi II : Bantuan Pertanian hingga Stimulan Korban Gempa Disuarakan Warga

KabarNTB, Sumbawa Barat – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Poto Tano, Sateluk, Berang Rea dan Brang Ene) Aheruddin Sidik, kebanjiran aspirasi saat menggelar reses di kecamatan Seteluk beberapa hari lalu.

Sejumlah aspirasi masyarakat antara lain berkenaan dengan pertanian dari bantuan bibit yang disalurkan pemerintah daerah hingga ke proses pengolahan lahan untuk lebih transparan dan terbuka kepada anggota kelompok.

Selain itu, masyarakat juga  berharap kepada wakil rakyat untuk dapat memberi masukan dan saran kepada pemerintah daerah agar Bantuan dana stimulan korban gempa untuk segera di realisasikan dalam semua tingkatan kerusakan.

“Aspirasi cukup beragam, semua saya tampung dan akan coba saya perjuangkan,” ujar Aher yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD KSB itu.

Aheruddin Siddik SE ME, Ketua Komisi II DPRD KSB

Selain aspirasi, masyarakat, sebut Aher, juga memberikan apresiasi terhadap gebrakan pemda khususnya dinas pertanian perkebunan dan peternakan yang mulai menerapkan proses penyaluran bibit dan pupuk secara transparan dan langsung di terima masyarakat secara serentak tanpa di wakili kelompok ataupun pihak lain.

“Disamping itu masyarakat mengharapkan pemda KSB untuk segera mempercepat proses pencairan bantuan rekonsruksi dan renovasi rumah para korban gempa untuk penerima SK gelombang ke dua dan seterusnya mengingat musim hujan akan segera masuk. Memang kondisi ini harus segera kita bicarakan dengan pemerintah daerah, untuk disegerakan prosesnya,” tambah politisi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia itu.

Aher menyatakan, keseriusan semua pihak khususnya instansi terkait untuk pengembangan tanaman horti, dengan pendekatan potensi dan dukungan masyarakat (petani). Ini dimaksudkan agar di tahun 2019 mendatang Pemda Memaksimalkan keperpihakan anggarannya, khusus di bidang pertanian mengingat mayoritas masyarakat kita adalah petani.

Ia menyarankan kepada warga untuk mengikuti prosedur yang sudah ada serta mekanisme yang telah di buat Pemda KSB. Mengingat bantuan yang disalurkan pemerintah daerah ada proses dan syarat yang harus dilalui.

“Saya Minta kepada SKPD terkait untuk menginput semua sasaran dan masukan masyarakat ini, Nanti pada saat pembahasan APBD akan saya kawal. Semua bentuk aspirasi dibolehkan asal sesuai aturan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan persoalan,” harap Aher.(Ken)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.