SIM Seumur Hidup dan Pembebasan PKB Komit Diperjuangkan PKS

KabarNTB, Mataram – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen memperjuangkan janji politik kepada masyarakat Indonesia di Pemilu April lalu di parlemen.

Dari delapan janji kampanye PKS, diantaranya adalah SIM (surat ijin mengemudi) seumur hidup dan penghapusan pajak sepeda motor.

PKS sendiri telah lama menyiapkan RUU dimaksud. Termasuk melaksanakan kajian akademik oleh para ahli yang saat itu diminta PKS untuk mengkaji isu penting yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Gagasan tersebut dinilai PKS dapat mengurangi beban hidup rakyat kecil yang memiliki sepeda motor sebagai moda utama dalam mencari nafkah.

H Johan Rosihan, Anggota DPRRI terpilih PKS

“Semua naskah rancangan undang – undang (RUU) itu sudah kami (PKS) siapkan,” ungkap H Johan Rosihan, Anggota DPR-RI terpilih periode 2019-2024 dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, Selasa 3 September 2019 di Mataram.

Mantan anggota DPRD NTB tiga periode itu juga menegaskan bahwa janji PKS tersebut bagian dari isi pembahasan saat menerima pembekalan anggota DPR-RI PKS terpilih se Indonesia yang berlangsung beberapa waktu yang lalu di Jakarta. PKS nantinya akan membawa ke dalam Program Legislasi Nasional (Proglegnas). 

Sebagai partai yang telah memilih mengambil sikap oposisi, PKS, lanjut Johan, tidak khawatir dengan tidak ada dukungan partai politik lainnya di parlemen. Sebab program itu bagian dari kepentingan masyarakat yang tentunya akan menjadi bahan pertimbangan.

“Pekerjaan yang dilakukan DPR tidak hanya soal identitas, koalisi atau oposisi tetapi juga bekerja sesuai dorongan publik. Sebenarnya saat ini gagasan RUU itu tidak lagi sepenuhnya berada di PKS melainkan sudah berada di diri masyarakat sendiri,”.

“Sebelum masuk Prolegnas masyarakat luas telah mengkonsumsi gagasan – gagasan tersebut, tinggal keputusannya ada di masyarakat sendiri apakah ikut serta mendorong atau tidak sama sekali. Kalau ada gerakan dari masyarakat bersuara pasti parlemen akan mendengarkan,” beber mantan Ketua Fraksi PKS DPRD NTB itu. 

Soal RUU penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang selama ini menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbilang tinggi, Johan mengatakan sebetulnya PAD dari pajak motor itu jika dilihat dari centimer cubic (cc) motor dibayarkan sangat kecil. Sehingga PAD nya bagi daerah tidak begitu signifikan.(VR)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.