Terindikasi Korupsi, Kasus Proyek Tanah Urug Pasar Brang Bara Naik ke Penyidikan

KabarNTB, Sumbawa – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran hukum yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek pengadaan tanah urug pasar Brang Bara.

Kesimpulan itu merupakan hasil hasil ekspose perkara yang dilaksanakan Kejari Sumbawa pada Jumat 9 Maret 2018. Atas adanya indikasi itu,. Kejaksaan memutuskan untuk menaikkan status penanganan dugaan penyimpangan dalam proyek bernilai Rp 197 juta yang bersumber dari APBD Sumbawa tahun 2017 itu dari penyelidikan ke penyidikan.

“Penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang mengindikasikan ada perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsure-unsur tindak pidana korupsi,” ujar Kajari Sumbawa Paryono SH, MH.

Kajari mengakui memang tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut, karena anggarannya tidak dibayarkan kepada rekanan. Namun dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas Kajari, tindak pidana korupsi tidak harus ada kerugian negara.

“Tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika dalam proses perencanaan, administrasi maupun pelaksanaannya terindikasi menyimpang,” imbuhnya.

Proyek pasar Brang Bara, Kabupaten Sumbawa

Dalam proyek tanah urug itu, kata Kajari, terungkap terjadi gonta ganti kontrak, administrasinya kacau, tanpa perencanaan dan tiba-tiba ada pelaksanaan. Selain itu dalam pelaksanaan, tidak ada konsultan pengawas.

“Calon tersangka juga sudah kami kantongi, Namun belum waktunya diungkap,” katanya.

Meski demikian Kajari memberikan sedikit gambarang dari kalangan mana calon tersangka dimaksud. Ini terlihat dari penggunaan pasal 9 UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor. Pasal 9 tersebut berbunyi pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Untuk diketahui, proyek tanah urug Pasar Brang Bara dikerjakan CV. Khalifah dengan nilai Rp 197 juta yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2017. Namun dalam pengerjaannya diduga bermasalah karena terindikasi adanya perbuatan melawan hukum. Ini salah satu alasan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Sumbawa menolak permintaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Namun dalam rapat evaluasi yang digelar TP4D beberapa waktu lalu menyebutkan hasil ujilab material yang digunakan dalam pengurugan Pasar Brangbara sudah sesuai. Persoalannya hanya kurang padat, sehingga lantai pasar tersebut dikhawatirkan tidak bertahan lama. Meski demikian pembangunan konstruksi Pasar Brangbara tidak berpengaruh terhadap tanah urugan tersebut.Sebab konstruksinya memiliki kekuatan karena didukung dengan ketebalan dan kedalaman pondasi di samping material yang ada.

Belakangan Ahmad selaku pemilik modal tanah urug mengancam akan membongkar lantai Pasar Brang Bara, sebab sampai sekarang PPK dan KPA menolak membayar hasil pengerjaan proyek tanah urug tersebut karena dianggap bermasalah.

Dan Anehnya meski tidak dibayar, tanah urug itu dimanfaatkan sebagai tempat berdirinya lantai pasar Brang Bara hingga saat ini. (JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.