Terkait Penertiban PETI, Kapolres KSB Sarankan Penambang Datangi Dinas Pertambangan Provinsi

KabarNTB, Sumbawa Barat – Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa, menyarankan masyarakat yang terlibat dalam aktifitas penambangan tanpa ijin (PETI) untuk langsung ke Dinas Pertambangan Provinsi NTB, terkait persoalan yang mereka hadapi sehubungan dengan penertiban yang dilaksanakan.

Ia menegaskan, bahwa operasi penertiban PETI tidak hanya dilaksanakan di KSB, tetapi diseluruh NTB.

“Sekarang di Sekotong Lombok Barat dan Bukit Prabu di Lombok Tengah lokasi tambangnya sudah tutup,” ujar Kapolres kepada wartawan di Graha Fitrah, Kompleks KTC, Selasa 1 Oktober 2019.

Sementara Bupati dan Jajaran Kepolisian di Daerah, termasuk KSB, kata Kapolres, hanya menindaklanjuti nota kesepahaman tentang penertiban PETI antara Gubernur dan Kapolda NTB.

“Ini (penertiban) kan menindaklanjuti pembentukan tim penertiban di provinsi yang diketuai Pak Gubernur. Jadi saran saya, kalau teman-teman penambang minta solusi silahkan ke Provinsi,” kata Kapolres.

Kapolres KSB, AKBP Mustofa

“Kalau saya dan Pak Bupati kan hanya menindaklanjuti. Kalau mungkin Pak Bupati punya kewenangan pasti akan dibuat, tapi kewenangan ini kan tidak ada pada beliau, karena seluruh kewenangan pertambangan, termasuk tambang rakyat itu ada di Dinas Pertambangan Provinsi,” imbuhnya.

Meminta solusi ke Pemprov atau Dinas Pertambangan Provinsi, menurut Kapolres merupakan langkah yang tepat.

“Mungkin teman-teman penambang menyurati atau ada perwakilan dari asosiasi mendatangi Pak Gubernur atau Dinas Pertambangan Provinsi, silahkan. Karena kalau minta kepada kita aparat penegak hukum, kita tidak bisa memberikan solusi. Pak Bupati juga begitu. Kayak kemarin ada yang datang bawa kuya (lumpur sisa pengolahan batu hasil PETI) kesini (kantor bupati), padahal bupati tidak punya kewenangan dalam hal pertambangan,” urainya panjang lebar.

Penertiban juga meliputi penertiban penjualan bahan kimia untuk pengolahan batuan hasil tambang PETI seperti mercuri dan sianida. Termasuk meretas jalur masuknya bahan kimia dimaksud dari luar daerah ke NTB melalui pintu masuk resmi maupun tidak resmi.

“Kemarin Polda menghadang dan mengembalikan sekitar 200 drum sianida yang hendak dibawa masuk dari Surabaya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin, juga menegaskan hal serupa, bahwa pemerintah kabupaten/kota sudah tidak memeliki kewenangan dibidang pertambangan. Demikian pula para distributor bahan kimia, meskipun memiliki ijin resmi, sudah tidak berani untuk menjual secara sembarangan. Karena itu meskipun penambangan tetap berjalan, tetapi pengolahannya tetap tidak bisa dilakukan.

Bupati bahkan mengakui Pemda KSB sudah tiga tahun berupaya agar PETI bisa diformalkan (menjadi berijin dan legal). Pemda selain berkoordinasi langsung ke Pusat, juga ada tujuh Kementerian yang datang. Tetapi tidak ada regulasi (aturan) yang mengatur tambang rakyat bisa diformalisasikan.

“Karena pengolahannya ini yang sangat berbahaya. Belum ada tekhnologi pemisahan emas tidak menggunakan bahan kimia berbahaya,” pungkasnya.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.