TP4D : ‘Kontraktor dan PPK Proyek Pasar Brang Bara Harus Laksanakan Rekomendasi Tim Ahli’

KabarNTB, Sumbawa – Proses pemadatan urukan bagian lantai pembangunan pasar Brang Bara Kabupaten Sumbawa dinilai tidak memenuhi kualifikasi. Seharusnya standar kepadatannya mencapai 85 hingga 90 persen. Namun dari hasil uji lab yang dilakukan oleh tim ahli yang digandeng TP4D Kabupaten Sumbawa, kepadatannya hanya mencapai 75 hingga 80 persen.

Terhadap kondisi tersebut Tim TP4D mengundang tim ahli konstruksi untuk memberikan saran dan masukan.

Ketua TP4D, Erwin Indrapraja, menyatakan yang dibahas di dalam rapat dengan tim ahli, PPK dan Jasa Konstruksi adalah kaitannya dengan dampak dari urukan itu. Dimana dampak dari urukan tersebut pastinya akan mempengaruhi kualitas pembangunan pasar Brang Bara.

Erwin Indrapraja, Ketua TP4D Sumbawa

“Entah mnyangkut konstruksi maupun metode pengerjaannya,” ujar Erwin.

Dikatakan, proses pembangunan Pasar Brang Bara terjadi beberapa kendala, sehingga PPK dan bupati meminta agar Tim TP4D untuk melakukan pendampingan dan memberikan pandangan hukum. Bahkan berbagai argumen muncul, karenanya tim TP4D menggandeng tim tekhnis konstruksi, UNSA, mwlaksanakan uji lab,  tim jasa konstruksi dan beberapa ahli konstruksi untuk memberikan masukan.

“Dari tim ahli dikupas tentang urukan yang bermasalah ini, apakah urukan yang sudah dilaksanakan itu mampu menopang kontruksi bangunan, bagaimana posisi dan metode yang dikerjakan sedangkan posisi urukan tersebut belum dipadatkan,” kata Erwin.

Dari hasil uji lab disimpulkan bahwa untuk material urukan sudah sesuai dengan kontrak namun metode pengerjaanya yang salah, karena standar kepadatannya tidak memenuhi kriteria dimana nilai kepadatan nya hanya mencapai  68 hingga 70 persen.

“Seharusnya nilai kepadatan nya mencapai 80 persen ke atas. Sehingga dapat dikatakan proses pemadatan tanah urukan yg dilakukan tidak memenuhi kualifikasi kepadatan, sehingga dikaji lagi dengan melibatkan tim ahli konstruksi,” ungkapnya.

Ditambahkan, terkait rekomendasi tim ahli tersebut Tim TP4D meminta kepada PPK dan kontraktor untuk melaksanakan sesuai rekomendasi tim ahli tersebut.

“Apabila tidak dilaksanakan maka tim TP4D berhak mencabut dan menindak. Namun PT Tiba Papua selaku kontraktor menyanggupinya, termasuk melaksanakan pekerjaan urukan yang belum selesai dikerjakan dengan volume 58 meter kubik. Pekerjaan itu juga tidak mempengaruhi jangka waktu dan dan anggarannya,” pungkas Erwin. (Yus)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.