Untuk Zero Waste, Pemprov NTB Kerahkan Seluruh Kekuatan

KabarNTB, Mataram – Pemrov NTB mengerahkan segala daya upaya untuk menyukseskan Program zero waste atau bebas sampah dengan target 70% pengelolaan dan 30% pengurangan sampah di tahun 2023 nanti.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, maka semua elemen masyarakat harus terlibat dan mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam rapat bersama seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi NTB di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu, 18 September 2019.

Menurut Wagub, tidak hanya Pemprov NTB dan kabupaten/kota, tetapi juga para tokoh agama, para da’i, ormas, pemuda dan pihak lainnya harus dilibatkan. Termasuk SMA/SMK/SLB harus menjadi pusat informasi zero waste di lingkungan masing – masing.

“Sehingga ke depan, sampah tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi justru dipandang sebagai potensi yang bermanfaat,” timpalnya.

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah memimpin rapat program zero waste

Dalam program prioritas zero waste, sambungnya, harus ada acuan dan evaluasi yang jelas. Regulasi tingkat Provinsi NTB tentang sampah harus segera dibuatkan aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

“Ada 14 hal yang perlu diatur didalam Peraturan Gubernur tersebut, sehingga jelas mengenai siapa melakukan apa,” tegasnya.

Dengan demikian, seluruh perangkat daerah menjadi tahu tugas masing-masing. Karena jelas rumusan apa yang menjadi tugas provinsi dan kabupaten/kota, bagaimana anggaran dan apa yang harus dianggarkan.

Wagubmenyampaikan, sebagai program prioritas, zero waste adalah gawe bersama seluruh pemda untuk disukseskan. Tidak ada pembebanan terhadap perangkat daerah tertentu. Masing-masing perangkat daerah harus memiliki andil dalam mensukseskan program ini.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB harus memastikan agar program zero waste dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Dalam hal ini Dinas Dikbud diminta bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tingkat SMA/SMK/SLB.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB dan Humas Pemprov NTB harus memasifkan sosialisasi program ini kepada masyarakat.

“Buat materi sosialisasi terkait zero waste baik dalam bentuk video, leaflet, poster dan lain – lain, yang menarik, mengedukasi dan mudah dipahami,” pinta Umi Rohmi.

Dinas Pariwisata diminta untuk memastikan penerapan zero waste di setiap Desa Wisata. Juga bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di destinasi wisata, hotel, restoran dan fasilitas pendukung wisata lainnya. Demikian pula DPMPD NTB bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tingkat desa.

Sedangkan Biro Kesra diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tempat ibadah dan ormas keagamaan.

“Sehingga setiap tempat ibadah/ormas keagamaan harus memiliki tempat sampah yang representatif. Sekaligus juga terkoneksi dengan bank sampah terdekat terkait pengolahan sampah yang ada di tempat ibadah,” terangnya.

Termasuk melakukan sosialisasi zero waste melalui dakwah, ceramah, khutbah dan lain – lain dengan melibatkan tokoh agama, tuan guru, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta komunitas.

Wagub berharap agar tak ada lagi Desa Wisata yang belum menerapkan konsep zero waste.

“Bila perlu kita buatkan aturan teknis yang berlaku untuk semua,” ujarnya.(VR)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.