Wabup KSB Paparkan ‘Strategi Perang Melawan Kemiskinan’ di Seminar Nasional DBIP

KabarNTB, Mataram – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin memaparkan ‘strategi perang melawan kemiskinan’ yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Sumbawa Barat, dalam seminar nasional bertajuk ‘Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Penerapan Pemerintahan Terbuka’ pada Festival Desa Benderang Informasi (DBIP) tingkat Nasional di Mataram,. Rabu 29 Nopember 2017.

Dalam Seminar yang diikuti oleh para Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD se-Indonesia, serta Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di NTB itu, Wabup Fud Syaifuddin yang menjadi salah satu pembicara kunci (keynote speaker), menjelaskan, keterbukaan menjadi salah satu kunci sukses dalam hal pelaksanakaan, sekaligus menggali partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam Pembangunan.

‘Ikhtiar pengentasan kemiskinan harus dimulai dari kemauan dan semangat kebersamaan. Di Surat Ar Rad ayat 11, ditegaskan, “Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri”.  Ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa perubahan mesti diawali dari diri sendiri dengan menumbuhkan keyakinan bahwa kita  harus dan pasti bisa berubah (menjadi lebih baik),” jelas Wabup mengawali pemaparannya.

Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin saat menyampaikan pemaparan tentang strategi penurunan angka kemiskinan di Seminar Nasional dalam rangkaian Festival DBIP di Mataram

Dalam konteks keterbukaan informasi public, terangnya, Pemda KSB telah mengimplementasikan amanat undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menerapkan pola komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong  (PDPGR).  Salah satu program PDPGR ini adalah forum Yasinan yang dilaksanakan setiap malam jum’at yang diikuti oleh masyarakat dari seluruh desa (53 Desa, 6 Kelurahan) secara bergiliran. Di forum Yasinan ini, masyarakat bisa langsung menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi kepada bupati, wakil bupati, Sekda, serta para kepala SKPD.

“Forum ini sekaligus menjadi ajang pemecahan masalah, dimana pimpinan daerah beserta jajarannya memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam konteks kemiskinan dan langsung ditindaklanjuti oleh SKPD terkait,” jelasnya.

Wabup mengakui, sama dengan daerah lain, kemiskinan merupakan persoalan besar yang dihadapi Pemerintah KSB.

Karena itu, roh dari Perda PDPGR yang dibuat adalah pengentasan kemiskinan melalui program permberdayaan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tahun 2016, Pemda melaksanakan program jambanisasi dengan sasaran lebih dari 6.000 kepala keluarga (KK) yang belum memiliki jamban. Program itu disusul dengan program bedah rumah tidak layak huni, program pemenuhan kebutuhan air bersih,  dan jaminan kesehatan masyarakat melalui program BPJS gratis yang dinikmati oleh 10.989 warga tidak mampu.

Program pemenuhan kebutuhan dasar ini juga menyasar para Lansia dan penyandang cacat (disabiltas) lewat kartu Pariri. Saat ini sebanyak 3.668 orang lansia dan disabilitas di KSB berhak mendapatkan santunan Rp 250 ribu per bulan yang diterima langsung lewat rekening atas nama mereka sendiri di bank yang ditunjuk pemerintah daerah.

“Terpenuhinya kebutuhan dasar ini menjadi salah satu indicator keberhasilan program – program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah,” ucap Wabup.

Sementara dari segi pemberdayaan ekonomi, Pemda KSB menerbitkan Kartu Bariri yang terdiri dari Bariri UMKM untuk penguatan modal usaha yang telah menjangkau 4.368 pelaku usaha kecil dan menciptakan wira usaha baru, Bariri Nelayan dalam bentuk bantuan alat tangkap lebih dari 600 unit sampan baik bagi nelayan laut maupun nelayan air tawar di Danau Lebo’, Bariri Tani dalam bentuk bantuan bibit, pupuk dan obat-obatan yang menjangkau sebanyak 6.887 petani, serta Bariri Ternak dengan penyaluran bantuan belasan ribu ekor bibit ternak besar, ternak kecil dan unggas.

Selain diberi bantuan, para penerima program pemberdayaan ekonomi ini juga diajarkan untuk berprilaku hidup hemat dengan menabung.  Polanya, bantuan yang diterima tidak dikembalikan kepada pemerintah daerah tetapi dikembalikan kepada diri sendiri dengan kewajiban membuka rekening dan menabung di bank yang ditunjuk. Tabungan tersebut baru bisa dicairkan oleh penerima bantuan jika jumlahnya sudah mencapai 120 persen dari total nilai bantuan yang diterima.

Intervensi Pemda lewat berbagai program PDPGR ini terbukti berhasil menurunkan angka penduduk miskin di KSB. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial tahun 2015, jumlah penduduk tergolong miskin di KSB sebanyak 63.127 jiwa. Namun dari hasil verifikasi dan validasi data yang dilaksanakan pada minggu kedua Nopember ini, jumlah warga miskin turun menjadi hanya 4.483  jiwa atau 3,32 persen dari total sebanyak 135.031 jiwa penduduk KSB.

“Kemiskinan adalah persoalan dan tanggungjawab bersama, semua komponen harus terlibat menuntaskan persoalan ini. ‘Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ?’.’ Dialah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan fakir miskin’,” ujar Wabup menutup pemaparannya dengan mengutip surat Al Ma’un ayat 1-3.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.