Wagub NTB : Pemerintahan Bersih Harus Dimulai dari Komitmen Kepala Daerah

KabarNTB, Mataram – Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan program pembangunan di Indonesia.

“Hal ini karena mengingat peran APIP yang langsung bersentuhan dengan masalah yang sangat sensitif yaitu soal pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah,” ujar Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, saat menjadi pembicara dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, di Jakarta, Kamis 21 Maret 2019.

NTB sendiri, kata Wagub, menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang secara nasional dinilai berhasil mengelola keuangan daerah dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tujuh kali secara berturut-turut, NTB memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Wagub NTB, Hj Siti Rohmi Djalillah saat menjadi pembicaraa dalam Rakornas pengawasan Intern yang dilaksanakan BPKP

Umi Rohmi menyampaikan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih harus dimulai dari komitmen kepala daerah.

“Bersyukur NTB dalam sepuluh tahun terakhir punya pemimpin yang memiliki komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Mulai dari kepala daerah yang kemudian diikuti oleh pejabat di bawahnya menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih itu,” papar wagub.

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian-capaian NTB dalam lima tahun ke depan, bersih dan melayani dijadikan sebagai salah satu misi yang tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023.

“Bersih dan Melayani kami tempatkan diurutan kedua dalam misi NTB lima tahun kedepan sebagai wujud komitmen dan keseriusan kami untuk menjalankan pemerintahan yang akuntabel di NTB,” jelasnya.

Selain aparat, lanjut wagub, NTB juga melibatkan peran aktif dari semua pihak dan masyarakat dalam mengawal pembangunan di NTB.

“Setiap Jum’at pagi, kami mengadakan jumpa dengan masyarakat untuk berdialog dengan mereka terkait dengan berbagai hal yang menyangkut NTB. Selain itu, kami membuat aplikasi NTB Care untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aduan langsung ke pemerintah untuk kemudian segera ditindaklanjuti oleh OPD atau dinas terkait,” paparnya Wagub pada Rakornas yang dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia HM. Jusuf Kalla itu.(VR)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.