Wagub : Produk Hukum Harus Mudah Dipahami Masyarakat

KabarNTB, Mataram – Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah, berharap produk – produk hukum yang dihasilkan pemerintah tidak saja menjadi tulisan di kertas, namun dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat.

“Masyarakat inginkan hal yang mudah dipahami dan ini jadi pekerjaan kita bersama agar pemahaman dapat sampai ke masyarakat sehingga tidak menjadi sia-sia,” ujar Wagub saat membuka Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi NTB tahun 2019, di Gedung Sangkareang Kota Mataram, Kamis 28 Maret 2019.

Rapat Koordinasi ini dirangkaikan dengan Sosialisasi dua produk aplikasi online Biro Hukum Setda Provinsi NTB. Aplikasi tersebut adalah e – Pra fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota dan aplikasi e-SIKEP (Sistem Informasi Keputusan).

Wakil Gubernur NTB, Hj Siti Rohmi Djalillah

Wagub menyampaikan harapannya untuk bersama – sama bergerak mencapai satu tujuan, yaitu mewujudkan kerjasama jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi.

“Dua wadah (aplikasi) yang telah disiapkan dan sebentar lagi akan disosialisasikan kepada bapak dan Ibu merupakan sarana untuk mempercepat atau mendekatkan pelayanan dalam pembentukan produk hukum daerah,”.

“Selain mempercepat pelayanan, dua aplikasi tersebut juga akan mengefektifkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta pendokumentasian guna terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas dan Impelementatif,” lanjutnya.

Wagub juga menyampaikan perspektifnya pada tataran Impelementasi produk hukum di NTB.

“Kita juga melihat banyak sekali produk hukum kita yang belum di Implementasikan dengan baik. Terlihat kurang tajam dan greget. Saya rasa perlu kita cermati bersama kedepan, bagaimana sosialisasi dari produk hukum yang telah dikeluarkan. Sehingga masyarakat kita benar-benar melek dan paham aturan hukum yang sudah berlaku,” tandasnya.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB H Ruslan Abdul Gani, mengatakan kegiatan Rakor itu dilaksanakan sebagai bagian dari tugas Pemerintah Provinsi yang merupakan pembina dari produk hukum Kabupaten dan kota, sebagaimana diamanatkan Permendagri no 80 thn 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Rapat Koordinasi dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi NTB tahun 2019 ini menghadirkan narasumber dari KemenKumham dan Diskominfotik Provinsi yang diikuti 85 peserta yang terdiri dari peserta asal seluruh bagian hukum pemerintah kab/kota dan OPD provinsi.(AFF/*)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.