Sumbawa, KabarNTB – Forum Keadilan Pemuda Pulau Sumbawa (FKPPS) Edi Hardian “Akom” menuding, jika Penertiban pasar Seketeng yang menggunakan Sat Pol PP, TNI dan Polri menyampingkan hati nurani untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kepada media ini, Kamis (12/05/2016) Akom mengatakan, bahwa seharusnya Pasar Seketeng sebagai pasar Tradisional dibiarkan seperti itu atau jangan diganggu. Fungsi pemerintah harus melobi yang ada di pusat. Bukan mengurus masalah kecil yang seperti itu.
“Mengenai penertiban pasar terlalu arogan melibatkan TNI Polri dan Pol PP malah juga ingin mengoperasikan alat berat untuk merusak lapak pedagang,” tandasnya.
Ia menegaskan, apalagi pasar dibangun menggunakan CSR Newmont, sementara retribusi tiap hari Rp 5.000 bukan RP 2000. Kalau setahun bisa ratusan juta, para pedagang di pasar juga mempertanyakannya.
“Seharusnya membangun pasar menggunakan dana CSR Newmont membawa dampak lebih bagus, malahan penjual ikan sampai di luar, di got-got. Kalau mereka masuk malah menyenggol pedagang pakaian dan emas bisa saja terjadi perkelahian kan repot,” kata Akom.
“Kalau mau bangun pasar ya bangun saja 3 sampai 5 tingkat. Supaya semua terakomodir baru bisa tertib,” sambungnya.
Ia menyentil bahwa dirinya sempat menjadi sasaran dan korban pemukulan dari oknum Sat Pol PP karena melarang lapak pedagang ikan dibongkar karena belum disediakan sarana yang layak.
Pihaknya juga sempat mempertanyakan keterlibatan TNI dalam menertibkan para pedagang pasar yang dinilai terlalu arogan.
“Seharusnya TNI untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan Negara, bukan ikut serta menertibkan pedagang di pasar,” tambah Akom.
Ia menyentil bahwa Bupati Sumbawa, HM. Husni Jibril sebenarnya berpesan supaya dalam penertiban para pedagang pasar tersebut hendaknya tidak menggunakan kekerasan. Kenyataannya, di lapangan menggunakan kekerasan.
“Tolong disikapi, kalau bisa pemerintahan sekarang lebih baik dari sebelumnya. Tertibkanlah secara baik,” harapnya.(K-K)
Komentar