76 Jenis Perijinan Dilayani Gratis di DPMPTSP KSB

KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (DPMPTSP) menggratiskan biaya pengurusan sebanyak 70 lebih jenis ijin usaha.

Sekretaris DPMPTSP Sumbawa Barat, Ahmad Zaini, mengatakan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 78 tahun 2016, terdapat sebanyak 79 jenis perijinan yang bisa diurus di Dinas terkait. Dari jumlah itu, hanya tiga jenis perijinan yang dipungut biaya, yakni Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijin trayek angkutan dan ijin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

Ahmad Zaini, Sekretaris DPMPTSP Sumbawa Barat

“Sisanya, sebanyak 76 jenis ijin lainnya gratis tidak dipungut biaya apapun,” jelas Ahmad Zaini.

Jenis – jenis perijinan yang dilayani DPMPTSP KSB meliputi IMB, ijin usaha industri, IMTA, ijin trayek, ijin usaha jasa konstruksi, ijin usaha angkutan, izin operasi angkutan hingga ijin praktek dokter.

Selain gratis, pelayanan pengurusan perijinan di kantor DPMPPTSP juga nyaman. Petugas yang ramah diperkuat dengan kelengkapan fasilitas penunjang, seperti ruang tunggu yang lega, termasuk ruang khusus menyusui bagi ibu – ibu yang membawa bayi. Bahkan Ombudsman RI telah menetapkan pelayanan di kantor dimaksud memenuhi standar pelayanan perijinan nasional.

“Kami juga menyiapkan kotak saran dan panduan layanan syarat – syarat pengurusan perijinan. Jadi masyarakat bisa mendapat pelayanan yang menyenangkan, nyaman dan cepat,” imbuh Ahmad Zaini.

Khusus untuk perusahaan yang hendak berinvestasi, tambahnya, DPMPTSP berwenang untuk penerbitan ijin AMDAL, IMB dan rekomendasi tata ruang yang diterbitkan oleh TKPRD. Terkait hal ini, DPMPTSP menurut mentan kepala ULP KSB itu, kedepan akan lebih memaksimalkan promosi, baik melalui media massa, keikutsertaan dalam forum-forum investasi, maupun spot – spot potensial di lokasi strategis di dalam dan luar daerah.

Ahmad Zaini menegaskan, Pemda KSB tidak menetapkan target PAD yang tinggi dari dinas terkait. Hal itu merupakan bagian dari upaya untuk mempermudah ruang berusaha bagi masyarakat dan menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah ini.

“Dengan proses perijinan yang tidak berbelit-belit dan pelayanan yang nyaman kami harap bisa merangsang masyarakat untuk taat aturan dalam berusaha. Prinsipnya aturan dijalankan dan usaha masyarakat berkembang sehingga ekonomi di daerah bisa meningkat,” urainya.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.