KabarNTB, Mataram – Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram mengalami kerusakan parah pasca diguncang dua kali gempa berkekuatan 7.0 dan 6.4 SR. Hampir semua bagian gedung tak bisa ditempati pascagempa bumi berkekuatan 7 SR mengguncang Pulau Lombok pada Minggu (5/8) dan terus berlanjut hingga Jumat 10 Agustus 2018.
Pelayanan sekretariat DPRD NTB dan kegiatan dewan terpaksa direlokasi ke garasi rumah dinas Ketua DPRD NTB di Jalan Langko, Kota Mataram.
Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah mengaku, prihatin atas kondisi kegempaan yang terjadi di semua wilayah di Pulau Lombok. Oleh karena itu, aktifitas kedewanan terpaksa juga harus disesuaikan dengan melihat keprihatinan atas kondisi masyarakat.
“Hampir seluruh anggota dewan turun menyapa masyarakat yang terdampak gempa Lombok. Ini kita maksudkan adalah bagian untuk membantu keprihatinan yang dirasakan masyarakat,” kata Isvie menjawab wartawan usai memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD NTB di garasi rumah dinasnya, Jumat 10 Agustus 2018 di Mataram.
Dikatakannya, bencana gempa yang kini dialami warga NTB harus mutlak dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Pihaknya mendorong peningkatan status tersebut.
Sebab menurut Isvie, jika ada kenaikan status bencana nasional itu, maka semua volenteer dan pihak luar yang akan membantu NTB akan bisa masuk.
“Merekontruski sarana dan prasana, serta fasilitas infrastruktur yang rusak di wilayah terdampak gempa bumi. Termasuk, rumah masyarakat yang rusak itu butuh dana tidak bisa dari APBD maupun APBN. Tapi, perlu dana dari pihak luar. Disinilah pentingnya status bencana nasional itu,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan, dari rapat dengan seluruh pimpinan fraksi di DPRD NTB, pascagempa bumi yang terjadi kali ini, hampir terpantau seluruh aktifitas masyarakat dan kedinasan sangat terpengaruh adanya keadaan darurat luar biasa yang kini terjadi itu.
“Misalnya, kami DPRD saja. Saat mau naik ke lantai tiga di ruang paripurna saja tidak berani. Begitupun, saat rapat-rapat di lantai dua di ruangan komisi juga kita was-was karena kondisi ruangan rusak parah,” kata Isvie.
Oleh karena itu, dalam rapat pimpinan dan anggota itu, diputuskan jika aktifitas kedewanan dan sekretariat DPRD dilakukan di garasi rumah dinas Ketua DPRD NTB.
Selain itu, pembahasan ranperda DPRD distop seluruhnya. “Kecuali, pembahasan RAPBD Perubahan 2018, serta kegiatan turun menyapa konstituen dan membagikan mereka bantuan ala kadarnya yang akan banyak difokuskan seterusnya,” tutup Isvie Rupaedah.(VR)
Komentar