Sumbawa Besar, KabarNTB
Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sumbawa meminta pemerintah daerah mempertimbangkan penempatan pegawai kontrak (PPPK) tidak jauh dari domisili pegawai kontrak tersebut.
Permintaan F-PDIP itu disampaikan dalam sidang paripurna dengan agenda pandangan fraksi dewan terhadap 3 raperda usulan pemerintah daerah.
“Terhadap penataan dan penempatan tenaga PPPK yang lulus, fraksi kami meminta kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan faktor domisili dalam penempatan pegawai kontrak atau PPPK,” kata juru bicara F-PDIP, Dra Syaidatul Kamila Jibril.
Selain soal penempatan pegawai kontrak, F-PDIP juga meminta detail arah kebijakan pemerintah daerah terkait nasib tenaga honorer yang tak diakomodir dalam rekrutmen PPPK.
“Penting kiranya fraksi kami meminta detail kabijakan pemerinta daerah ke depan yang nantinya menjadi solusi keberpihakan dan perhatian pemerintah daerah kepada saudara kita yang masih menjadi tenaga honorer daerah yang selama ini mempunyai peran penting dalam menunjang atau menopang penyelenggaraan pemerintahan,” tandas Kamila pada sidang paripurna yang juga dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Hj Dewi Novianty MPd tersebut.
Terkait usulan dukungan anggaran pemerintah daerah untuk menyukseskan kegiatan MXGP, Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah mempertimbangkannya dengan matang.
Fraksi PDIP tidak ingin pengalokasian anggaran daerah untuk MXGP mengorbankan sektor pembangunan lainnya lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Fraksi kami meminta pemerintah daerah agar betul-betul memperhatikan kemampuan keuangan daerah terhadap pembiayaan dan pendapatan dari penyelengaraan MXGP.”
“Kami melihat pemerintah daerah terkesan terlalu memaksakan diri dengan agenda kegiatan yang hanya berlangsung beberapa hari. Oleh karena itu ke depan kegiatan baik komersil maupun non komersil lainnya harusnya sudah dipersiapkan dengan matang sehingga tidak berimplikasi terhadap terganggunya percepatan pembangunan daerah,” tandas Kamila. (JK)
Komentar