KabarNTB, Jakarta – Persoalan pencemaran lingkungan dengan penggunaan bahan kimiar berbahaya (merkuri) dalam aktifitas pertambangan ekas skala kecil (PESK – tambang rakyat) di Sumbawa Barat menemui titik terang.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (B3) akan melaksanakan<span;> pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di tiga lokasi, salah satunya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dua lokasi lainnya yang akan dibangun dalam tahun 2024 ini yaitu di Kabupaten Tasikmalaya – Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kulon Progo – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Program KLHK ini adalah bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Nasional Tahun 2024 tentang penghapusan penggunaan merkuri di lokasi Pertambangan emas skala kecil di Indonesia.
Pada Selasa 2 April 2024, Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin menandatangani Nota Kesepakatan dengan Direktur Pengolahan B3 Direktorat Pengelolaan B3 KLHK, Sugasri di Hotel Gran Melia Jakarta. Penandatanganan MoU itu disaksikan Dirjen Pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun KLHK RI, Rosa Vivien Ratnawati.
Direktur Pengolahan B3 Direktorat Pengelolaan B3 KLHK, Sugasri, mengatakan program tersebut <span;>dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan aktifitas penambangan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun.
“Program Pengurangan dan Penghapusan Merkuri merupakan Program Prioritas Nasional. Sudah ada 10 lokasi yang tersebar di Indonesia, dan sekarang tahun 2024 tahun ini ada 3 lokasi yang telah masuk dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM), khususnya pengolahan emas dengan skala kecil,” ungkapnya.
Dalam program ini, KLHK memperkenalkan teknologi Pertambangan Emas Skala Kecil dengan tidak menggunakan Merkuri.
“Penetapan 3 lokasi program telah melalui proses koordinasi dengan daerah mengenai kesipan lahan, keterlibatan SKPD di daerah, dan bagaimana keberlangsuangan fasilitas yang akan dibangun nantinya. Kita mengharapkan komitmen dari semua pihak dari sejak pra tahapan, proses pembangunan, penyerahan hingga proses pemeliharaan nantinya,” imbuh Sugasri.
Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin menyampaikan apresiasi dan menyambut baik program tersebut.
“Salah satu lokasi yang diduga terjadi pencemaran akibat dari operasional tambang illegal yaitu Danau Lebo Taliwang, yang merupakan kawasan konservasi yang juga berada dibawah kewenangan KLHK. Masyarakat saat itu tidak ada yang berani makan Ikan dari Danau Lebo. Hal tersebut disebabkan karena banyak sekali penambang illegal beroperasi disekitar Kawasan tersebut,” ungkap Bupati.
“Dengan adanya teknologi ini nantinya, kita harapkan dapat menekan penggunaaan mercury di lapangan. Kalaupun alat yang akan diserahkan saat ini 1 unit, tetapi kita lihat kedepan, jika ini sukses tentu kita akan tambah lagi melalui APBD. Minimal ada 5 titik yang kita adakan di KSB nantinya. Mudah mudahan ke depan dengan adanya teknologi ini akan membantu Sumbawa Barat bebas dari mencuri,” harap Bupati.
Sementara Dirjen Pengelolaan sampah, limbah dan Bahan berbahaya dan beracun KLHK RI, Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan, program tersebut adalah titik tolak melakukan pengolahan emas tanpa mercuri.
“Tiga Daerah yang telah kita tetapkan tersebut adalah pilihan kita, setelah melalui proses penilaian. Kita berharap ketika kita kasi alat ini harus dipastikan terus berjalan, dan harus ada kelompok atau lembaga yang nantinya mengelola, bisa berupa koperasi atau kelompok,” ujarnya.
KLHK, sambungnya, berharap program ini nantinya dapat membantu masing masing daerah yang menjadi lokasi penambangan emas skala kecil.
“Tidak ada kata lain selain teknologi, dan Tugas pemerintah adalah memberikan fasilitas bagi Masyarakat. Kita harus bisa bekerjasama, Pemerintah Pusat tidak bisa kerja sendiri. Saya berharap di tahun 2024 kita bisa menjadi contoh bahwa kita bisa merubah cara kerja penambangan skala kecil, dari yang sebelumnya menggunakan mercuri ke tidak menggunakan merkuri,” tandasnya.(*)
Komentar