Sumbawa Barat, Kabar NTB – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumbawa Barat mendesak dan Meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit dan memeriksa proyek jalan negara yang dinilai buruk dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.
Pasalnya, Kondisi jalan Negara tersebut belum rampung sampai saat ini dan terkesan dilakukan dengan asal – asalan oleh pihak kontraktor pelaksana. Sehingga masyarakat dirugikan atas proyek tersebut.
Ketua LSM Kaukus muda Sumbawa Barat, Hamdan Muhamad, mengatakan bahwa kondisi sejumlah jalan Negara yang dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini, kondisinya sangat memprihatikan di daerah ini, karena jalan yang dikerjakan tersebut, terkesan tidak memperhatikan mutu atau kwalitas serta mempertimbangkan bahaya bagi pengguna jalan dan terkesan hanya untuk meraih keuntungan semata.
“Kami melihat dibeberapa titik pembangunan jalan Negara, tahun lalu, seperti Jalan Negara Lintas Tano Sumbawa, kondisinya sangat memprihatinkan, yang nyaris setiap tahunnya dilakukan tambal sulam, akibatnya jalan bergelombang dan membuat angka kecelakaan lalu lintas sangat tinggi ditempat itu,” Ungkap Hamdan Muhamad kemarin
Selain itu, Hamdan juga menilai bahwa beberapa pengerjaan jalan Negara di wilayah kabupaten Sumbawa Barat, seperti jalan Negara Lintas Tano seteluk yang di kerjakan tahun 2014, terkesan ada beberapa pekerjaan yang sengaja di tinggalkan dalam aitem pengerjaannya ditempat itu, seperti drainase yang tidak nyambung, mengakibatkan jalan tersebut jadi genangan air hujan kalau pada musim penghujan, seperti yang terjadi di dusun Pamongo desa Seteluk tengah Kecamatan seeteluk KSB, “apakah ini namanya pembangunan, malah meresahkan,” Terangnya
Hal yang sama juga diungakapkan sebelumnya oleh Ketua Kesatuan Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak) Heriyanto mengungkapkan BPK dan BPKP harus memeriksa proyek pengerjaan jalan negara dilingkar Sumbawa – Sumbawa Barat dan meminta Satuan Kerja (Satker) jalan wilayah pulau sumbawa untuk diaudit dan diminta pertanggung jawabannya. Ia bahkan menyangkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Satker.
“ Kami sangat menyayangkan pengerjaan jalan itu tidak dikerjakan dengan baik. Parahnya lagi pasangan batu penahan badan jalan dikerjakan asal – asalan, pasangan batu banyak yang kosong tanpa spesi atau campuran yang berdampak pada kualitas pekerjaan, dan ini harus segera diaudit oleh aparat penegak hukum ” tandasnya.
Selain berkualitas buruk, pengerjaan jalan negara tersebut hasil pekerjaannya jauh dari standar yang diberikan. Dan itu semestinya menjadi tanggung jawab satker dalam pengawasan dan pihak pelaksana sebagai kontraktor.
“ Dalam hal ini tentu kontraktor yang melaksanakan pekerjaan harus bertanggungjawab dari sisi pelaksanaannya dan pengawasan harus intensif dilakukan oleh Satker serta konsultan Pengawasan ” timpalnya.
Untuk diketahui, proyek jalan negara di lingkar selatan Sumbawa dan Sumbawa Barat tersebut dikerjakan PT Bunga Raya Lestari , dimana pekerjaan tersebut belum tuntas dan ironisnya kondisi jalan tersebut sudah rusak bahkan masa kontrak perusahaan tersebut telah habis. (K-03)
Komentar