Mataram, KabarNTB – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak untuk 7 Kota/Kabupaten di NTB 09 Desember mendatang harus menjadi pesta demokrasi yang jujur, adil dan transparan. Sehingga kepala daerah yang terpilih benar-benar mendapat legitimasi yang kuat dari masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan akibat sengketa pemilu.
“Pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik kalau tidak ada hambatan dalam proses pilkada ini. Pilkada aman, pembangunan lancar” ungkap Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Jum’at (20/11/2015).
Kunjungan kerja tersebut untuk mesatikan kesiapan pelaksanaan pilkada mendatang, baik dari bagi keamanan, logistik maupun kepemerintahan. Wakil Gubernur beserta rombongan diterima langsung oleh Penjabat Bupati Dompu, Dr. Muhammad Agus Patriah, SH.MH., Anggota KPU, Kaplores Dompu, Anggota TNI, Kejari, Panwaslu, Tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur muspida, di Aula Pandopo Bupati Dompu.
Saat itu, Wakil Gubenur NTB menekankan demokrasi akan sehat apabila dilaksanakan dengan sehat, cerdas dan bermutu. Sehingga pilkada harus dilaksanakan secara elegan dan melalui prosedur. Termasuk nanti kalau ada sengketa, harus disalur melalui prosedur hukm yang ada. “Kalau terjadi sengketa, pasangan calon harus mengambil langkah dan prosedur hukum yang telah diatur,” jelasnya.
Untuk meminimalisir terjadinya permasalahan pilkada tersebut, Wakil Gubernur meminta semua pihak, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pencerahan kepada masayarakat agar proses pilkada tersebut berjalan lancar. “Kita tidak boleh menyandarkan sepenuhnya keamaanan ini kepada TNI dan Polri, namun keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sangat diharapkan,” harapnya.
Penjabat Bupati Dompu menyampaikan persiapan pemilu telah dilaksanakan dengan baik dan matang. Meskipun baru menjabat, namun koordinasi dengan berbagai pihak telah dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pilkda. “potensi konflik untuk pilkada di Dompu sangat kecil. Berbeda dengan saat pilpres atau pemilihan anggota legislatif,” ungkapnya saat menyampaikan laporan di hadapan Wakil Gubenur NTB dan tamu undangan. Sejauh pemantauannya, kondisi Dompu menjelang pilkada masih aman dan tidak ada kondisi-kondisi yang mengkahwatirkan.
Karena itu, Penjabat Bupati Dompu berharap agar situasi keamanan menjalang dan paska pilkada tetap terjaga dengan baik. Dia meminta semua pihak ikut terlibat untuk menciptakan dan menjaga kondusifitas daerah, khususnya pihak keamanan. Selain itu, Mantan Kepala Inspektorat Provinsi NTB tersebut meminta netralitas PNS/ASN dalam pelaksanaan pilkada. “Saya akan menindak tegas bagi ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis,” tegasnya. (humspemprop)
