Sumbawa KabarNTB – Dua orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), hendak berangkat menggunakan dokumen data kependudukan dengan numpang Kartu Keluarga (KK) warga Sumbawa, ditemukan Disnakertrans Sumbawa.
Hal ini dilakukan guna mengelabui petugas seleksi di Disnakertrans. Keduanya diketahui berasal dari Dompu dan Lombok.
Temuan tersebut diungkapkan Kabid Penta Kerja Disnakertans Sumbawa, Zainal Arifin, Senin (14/03/2016). Dengan temuannya itu, dia mempertanyakan mekanisme pemberian rekomendasi dari Pemdes terkait yang begitu mudah tanpa melalui seleksi atau pengecekan dalam mengeluarkan KK dan KTP.
Padahal tegas Arifin, berdasarkan hasil wawancara dengan dua CTKI asal Lombok dan Dompu tersebut, mereka mengaku kelahiran Sukajaya, padahal kelahiran Lombok dan Dompu.
“Bagaimana bisa ditertibkan kalau sumber masalahnya dari Desa dan Capil. Bagaimana Capil memverifikasi data orang dan desa kok bisa segampang itu mengeluarkan rekomendasi penebitan KK atau KTP orang. Ini kayaknya dari Desa sumbernya, mempermudah segala cara tanpa mempertimbangkan resiko orang,” papar Arifin.
Ia menyampaikan, kalau terjadi sesuatu di kemudian hari pasti Disnakertrans akan berkoordinasi dengan alamat yang tertera di dokumen. Sehingga pihaknya benar-benar mendalami dan menginterview data CTKI untuk menggali kebenaran.
Pihaknya berharap kepada seluruh Kepala Desa supaya proses ijin pemberangkatan pekerja migrant ke Jazirah Arab untuk sementara distop karena pelayanan utama pemberangkatan ke Jazirah Arab baik Abu Dhabi, Qatar dan Oman memang masih moratorium.
“Kalau ada yang mengatakan bahwa ada buka di Abu Dhabi dan sebagainya, itu tidak ada. Kita bantu warga kita supaya terlindungi supaya tidak masuk dalam jaringan perdagangan orang,” kata Zainal Arifin.
Namun pihaknya tidak dapat memberikan sanksi kepada para pengusaha PPTKIS atau PJTKI. Pihaknya hanya memberikan rekomendasi untuk diproses.
Hal yang sama sebenarnya pernah terjadi tahun sebelumnya. Seorang CTKI mengaku berasal dari Desa Poto berdasarkan dokumen KK, tapi sebenarnya dia berasal dari Dompu hanya menumpang KK di keluarganya di Desa Poto.
Dengan temuan pemalsuan data di KK tersebut, Arifin menyebut tidak terjadi indikasi trafiking, hanya saja pihaknya mengimbau supaya Pemerintah Desa tidak lagi mengeluarkan rekomendasi atau ijin untuk menjadi TKI ke Abu Dhabi, Qatar maupun Oman.(K-K)
Komentar