KabarNTB, Mataram – Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) NTB, siang tadi selasa (3/1/17) didatangi puluhan aktifis mahasiswa yang berasal dari Kesatuan Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) NTB.
Mereka ke Mapolda menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung baru kantor DPRD NTB.Massa menuding, jika proyek yang menghabiskan anggaran 18 Milyar rupiah yang bersumber dari dana APBD 1 provinsi NTB tahun anggaran 2015 dan 2016 tersebut dikerjakan asal asalan dan tidak sesuai dengan speck yang diatur dalam juklak juknis yang diatur dalam peraturan tender.
Korlap Aksi, Gufran, SP.d dalam orasinya mengatakan, “bau amis” dari adanya dugaan tindak pidana korupsi akan rencana dan pelaksanaan proyek yang dimaksud sebenarnya dari awal telah mulai tercium.
Namun, menurutnya lambat laut tertutupi oleh tabir kepalsuan dari megahnya gedung yang dibangun. Dugaan akan adanya konspirasi tersebut antara lain kuatnya pertentangan antara sesama anggota DPRD NTB yang mempersoalkan pembangunan gedung tersebut.
Sebagian anggota dewan menuding kalau gedung yang dibangun tersebut menggunakan dana siluman alias anggarannya tidak diketahui dari mana berasal, serta rencana dari pengerjaan proyek itupun tidak disosialisasikan secara menyeluruh pada seluruh anggota dewan yang ada, dan ini hanya sebagian kecil anggota dewan saja yang mengetahuinya, dan hal ini patut diduga ada permainan level elit.
Kemudian pada pengerjaan proyek gedung tersebut pelaksanaannya sempat mangkrak tanpa ada alasan, dan baru setelah Pemprov NTB mengucurkan dana besar lagi pada TA. 2016 pembangunannya di lanjutkan, dan ini juga patut ditelusuri, papar pimpinan Kapak NTB tersebut.
“ Kami menduga menduga kalau pembangunan gedung yang dinilai bermasalah itu tidak sesuai dengan speck dan kwalitas sesuai aturan,” ungkapnya.
Orator lainnya dalam aksi siang tadi, Syahruramadhan, SH,menuding adanya konspirasi antara kontraktor pemenang tender dengan mereka yang dekat dengan kekuasaan yang bisa mengatur segala hal yang menyangkut pelelangan proyek itu sendiri.
Dalam pernyataan sikap yang ia bacakan, ada beberapa tuntutan antara lain, mendesak kepada aparat penegak hukum, baik Kejati NTB, Polda NTB dan KPK yang ada di Jakarta untuk segera turun kelapangan melakukan audit investigasi atas kondisi rill proyek yang dikerjakan dengan melibatkan tenaga teknis independent untuk mengetahui adanya dugan pidana dalam proyek yang dikerjakan.
Kemudian mendesak kepada Kejati NTB, Polda NTB dan KPK di Jakarta untuk menyelidiki lebih dalam dan melakukan pemanggilan kepada mereka yang dinilai turut terlibat dan mengetahui akan proyek yang dimaksud, antara lain panitia pelelangan proyek Pemprov NTB, kontraktor pelaksana proyek, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengguna Anggaran, Anggota DPRD NTB serta pihak pihak yang dirasa terlibat dalam persoalan yang dimaksud.
“Kasus yang dilaporkan ini merupakan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki akan adanya skandal dugaan korupsi yang mengintari oknum biroksi di Pemprov NTB serta persoalan persoalan yang ada di DPRD NTB,” paparnya.
Merekapun mengancam akan turun dengan jumlah masa yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak di gubris.
Sementara itu, setelah menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda NTB, masa melanjutkan aksi didepan Kantor gubernur NTB dengan tuntutan yang sama. Setelah selesai berorasi masa membubarkan diri dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian Polres Mataram. (K-Y)
Komentar