KabarNTB, Sumbawa Barat – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika (Diskominfotik) Sumbawa Barat, Drs Burhanuddin MM menyatakan, ada beberapa informasi, salah satunya persandian, harus dijaga kerahasiannya.
“Kemudahan transaksi informasi saat ini berimbas kepada keterbukaan informasi terhadap publik. Kondisi ini dapat lebih membuka jalan untuk oknum yang melakukan pencurian dan pembobolan informasi dan data. Sehingga untuk mengantisipasi dan mengamankannya perlu dilakukan peningkatan tata kelola, operasional dan evaluasi,” ungkap Burhanuddin dalam kegiatan sosialisasi terkait pengamanan data dan informasi persandian daerah di Taliwang, 12 April 2018.
Dalam kegiatan sosialisasi yang melibatkan seluruh kepala SKPD lingkup Pemda KSB itu, Burhanuddin menjelaskan, keamanan informasi daerah merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan dan dijaga kerahasiaannya.
Seperti halnya membangun suatu sistem keamanan informasi agar tidak terjadi kebocoran, tahapan yang perlu diperhatikan meliputi sumberdaya manusia (SDM), proses input data dan sarana pendukung teknologi.
“Jika salah satunya tidak terjaga dengan baik, maka data-data yang sudah terkumpul akan mudah bocor dan bisa disalahgunakan oknum tidak bertanggungjawab,” ujarnya.
Persandian saat ini tidak hanya menyangkut kerahasiaan data semata. Akan tetapi, persandian memiliki arti yang cukup luas untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pengelolaan keamanan informasi. Untuk itu, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, maka kebutuhan pengamanan informasi ini menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi individu maupun bagi institusi.
“Informasi dari pemerintah itukan ada yang bersifat terbuka dan ada yang tertutup. Jadi, untuk mencegah adanya kebocoran, maka pengamanan informasi mutlak harus dilakukan,” timpalnya.
Mengingat masih lemahnya SDM yang mengelola persandian serta sarana penunjang yang belum optimal, Ia menyatakan sangat perlu dilakukan pengembangan dan pembinaan SDM dan harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menghasilkan personil sandi yang loyal kepada pemerintah secara profesional dan mandiri.
“Dengan personil sandi yang profesional, diharapkan bisa menangkal pihak lain yang tidak bertanggung jawab, misalnya dalam hal penyadapan informasi rahasia. Begitupun soal sarana penunjang, perlu dimaksimalkan lagi,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin, mengatakan, masalah data yang bocor sebenarnya bukan karena minimnya sarana penunjang dan SDM saja, tapi menyangkut masalah integritas.
Menurutnya percuma semua SDM sudah terlatih dan sarana penunjang dilengkapi tapi tidak ada integritas dalam pelaksanaannya. Apalagi, rata-rata masalah kebocoran informasi itu bukan hanya terjadi karena sistem tetapi karena ulah manusianya sendiri.
“Disinilah pentingnya semangat, Ikhlas, Jujur dan Sungguh-sungguh (IJS) dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Dengan semangat itu segala hal yang sifatnya menyimpang pasti akan mampu diminimalisir,” ujarnya.
“Secanggih apapun sistem kita miliki, tetapi jika tidak ada integritas dalam pelaksanaannya, maka tidak akan menghasilkan apa-apa,” imbuhnya.
Bupati mengharapkan melalui kegiatan tersebut seluruh SKPD mampu menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki, menyimpannya agar tidak bocor, disamping juga harus menyediakan informasi yang benar.
“Harus diproteksi, mana yang bersifat terbuka disampaikan secara terbuka, begitupun yang sifatnya tertutup maka harus di jaga keamanannya. Sudah banyak kejadian data-data rahasia yang bocor dan diketahui langsung publik disebabkan tidak ada filterisasi dalam pengamannya,” demikian Bupati.(EZ/*)
