KabarNTB, Mataram – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Pendidikan (ARP) Mataram, Selasa 15 Mei 2018 menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram.
Aksi massa ARP yang terdiri dari SMI, KPOP, FORWAL, IMPBIDOM, HIMASBAR, FKPPMS, IMBP-M, WMPM, HMP2K, IKMAH-M, HIMATETA, HMD, FMS dan FPBI itu untuk menagih menagih janji Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Gubernur terkait pendidikan di NTB yang dinilai masih tumpang tindih serta memprihatinkan.
Terutama menyangkut pelayanan pendidikan, biaya pendidikan, hingga soal Sarpras dan mutu / kualitas pendidikan.
Kepada media ini, Yudi Febriansyah selaku Korlap Aksi mengungkapkan keperihatinan dengan kondisi pendidikan di NTB dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT). Terlebih masih banyak anak usia wajib belajar yang putus sekolah. Hal itu, kata dia, tak lain karena masih minimnya perhatian pemerintah, disamping biaya pendidikan yang terus dinaikkan.
“Masih banyak hal dan kejanggaalan soal pendidikan kita. Akses, sarpras, mutu maupun kualitas kita masih belum merata. Contohnya saja, angka putus sekolah di NTB ini masih cukup banyak. Selain itu, belum meratanya pendidikan yang berkualitas antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, lebih-lebih dibagian pedesaan NTB ini,” ujarnya, usai menggelar aksi di depan kantor gubernur NTB.
Yudi mengatakan, ARP menuntut beberapa point kepada pemerintah. Yakni mencabut regulasi pendidikan yang memperdagangkan pendidikan, menghentikan trend kenaikan biaya pendidikan dan menghapus pungutan liar (Pungli) yang kini masih saja ada ditemukan berdasarkan hasil investigasi dan laporan masyarakat.
“Berikan demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat. Tingkatkan fasilitas dan kualitas pendidikan secara merata. Selain itu, tingkatkan subsidi pendidikan dan perjelas sasaran subsidi untuk rakyat,” imbuhnya.
Usai berorasi dan ditemui salah satu pejabat Pemprov NTB, massa ARP yang dikawal aparat Kepolisian, membubarkan diri secara tertib.(VR)
Komentar