Tuntutan Mahasiswa dan Penjelasan Dikpora KSB Soal Beasiswa

KabarNTB, Sumbawa Barat – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sumbawa Barat (Hipmasbar) Mataram, menggelar aksi demo di pintu gerbang kompleks Kemutar Telu Centre (KTC), Kamis 14 Februari 2019.

Mahasiswa yang tidak bisa masuk kedalam kompleks KTC karena dihadang pagar betis Sat Pol PP dan Polisi itu, menuntut agar Pemda KSB memperlakukan mahasiswa penerima program beasiswa daerah secara adil.

Dalam pernyataan sikapnya, tuntutan Hipmasbar itu didasarkan pada fakta bahwa nilai beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa KSB yang kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) jauh lebih besar dibandingkan dengan mahasiswa KSB yang kuliah di universitas lain.

Di tahun 2018, Hipmasbar mencatat mahasiswa KSB yang kuliah di universitas lain (selain IPB) mendapat beasiswa sebesar Rp 800 ribu untuk D3 dan Rp 1,2 juta untuk mahasiswa S1 (jumlah ini jauh lebih rendah / turun dari jumlah tahun sebelumnya,red).

Aksi demo mahasiwa di pintu gergang Kompleks KTC, Kamis 14 Februari 2018

Sedangkan untuk mahasiswa yang kuliah di IPB nilainya mencapai Rp 25.400.000 untuk D3 dan Rp 28.650.000 untuk S1. “Ini jelas menunjukkan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan gagal dalaam mendistribusikan keadilan,” bunyi pernyataan sikap tersebut.

Sesuai Peraturan Bupati KSB Nomor 42 tahun 2016 pasal 7 ayat 4, menyatakan bahwa “jumlah pemberian beasiswa yang tercantum pada ayat 1, 2 dan 3 tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah’. Hipmasbar menyatakan, jika pasal tersebut dijadikan alasan, untuk mengurangi jumlah beasiswa tanpa adanya sosialisasi ke Mahasiswa, maka Pihak Pemda KSB dan Dikpora sangat otoriter dan tidak demokratis dalam mengambil kebijakan.

Mereka juga menyebut bahwa pasal-pasal dalam Perbub Nomor 42 tahun 2016 yang menjadi landasan yuridis program beasiswa daerah, adalah pasal karet. Terlebih pasal 7 yang memuat patokan maksimal nominal beasiswa. “Seharusnya yang tercantum dalam Perbub tersebut adalah aturan minimal bukan aturan maksimal, sehingga ada jaminan kepastian bantuan pendidikan yang didapat oleh mahasiswa KSB,”.

Hipmasbar, menuntut pemerintah daerah memberikan beasiswa sesuai standar IP (sistem rangking, meningkatkan pelayanan administrasi Dikpora, memberikan pemerataan dan keadilan dalam pengajuan dan penerimaan beasiswa kepada seluruh mahasiswa KSB baik di PTN maupun PTS dan menetapkan nominal yang jelas dalam beasiswa Pemda tahun 2019.

H Mukhlis, Kepala Dikpora KSB

Selain itu, Hipmasbar juga memberikan solusi, yakni revisi Perbub Nomor 42 tahun 2016 dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga (Dikpora) KSB, H Mukhlis, menyatakan nominal beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa KSB yang kuliah di IPB sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Pemda KSB dengan IPB. Kerjasama itu dipayungi oleh Perbup Nomor 42 Tahun 2016.

Pasal 6 Perbup dimaksud mengatur tentang Beasiswa kerjasama dengan perguruan tinggi. Bunyinya : “Jumlah pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa pada perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, disesuaikan dengan SPK kedua belah pihak”.

“Jadi nilai itu diatur dalam SPK antara Pemda KSB dengan IPB,” ujar Mukhlis.

Tahun 2018 lalu, terdapat 58 orang siswa KSB yang mengajukan permohonan ikut program kerjasama dimaksud. Dari jumlah itu hanya 14 orang yang dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh IPB (6 orang D3 dan 8 orang S1).

Terkait program kerjasama dengan perguruan tinggi ini, dijelaskan Mukhlis, Pemerintah daerah memilih salah perguruan tinggi yang masuk dalam lima besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia saat ini adalah Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Tekhnologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia, IPB dan posisi kelima ditempati Universitas Padjajaran (Unpad).

Pola kerjasama ini ditempuh Pemda, karena selama ini sangat sulit bagi lulusan SMA di KSB untuk bersaing dan lolos untuk masuk perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia. Kalaupun bisa lolos hanya 2-3 orang saja.

“Kita akhirnya memakai jalur ini (kerjasama) dan daerah-daerah lain juga memakai jalur ini, termasuk Papua. Kita sebelumnya menjajaki kerjasama dengan UGM, UI dan beberapa yang terbaik. Yang bisa kerjasama ya IPB. Soal nilai beasiswa di sesuaikan dengan standar SPP IPB dan nilainya tetap, tidak berubah selama lima tahun periode kerjasama. Jadi umpanya naik menjadi 30 atau 35 juta, kita tetap bayar sesuai nilai yang tertuang dalam SPK, karena sifatnya mengikat,” urainya.

Soal anggapan bahwa ada anak pejabat yang berhasil lulus dalam program kerjasama dengan IPB tersebut, Mukhlis mempersilahkan dicek satu persatu. Yang jelas, katanya, proses seleksi murni dilaksanakan oleh IPB, sementara Dikpora hanya memfasilitasi dengan mengumpulkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon mahasiswa.

Sedangkan terkait nilai beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang kuliah selain di IPB yang nilainya turun dari tahun ke tahun, Mukhlis menunjuk pasal 7 ayat 3 Perbup Nomor 42 tahun 2016. Pasal tersebut berbunyi : “Jumlah pemberian beasiswa pada perguruan tinggi yang tidak menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah Sumbawa Barat, untuk S1 setinggi-tingginya Rp 3 juta per tahun, untuk S2 setinggi-tingginya Rp 10 juta per tahun, untuk S3 setinggi-tingginya Rp 15 juta per tahun”.

Ayat 4 berbunyi :”Jumlah pemberian beasiswa seperti dijelaskan pada ayat 3 tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah”.

“Kemampuan keuangan daerah itu ditentukan oleh eksekutif, dibahas bersama legislatif (DPRD) tertuang dalam DPA. Di DPA nilainya Rp 1,4 miliyar, itulah yang kita kepada yang memenuhi syarat sebanyak 1.017 orang (tahun 2018) itu,” bebernya.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.