KabarNTB, Sumbawa – Ditengah dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar NTB dan Pilkada 23 September mendatang, DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa diguncang mosi tidak percaya dari seluruh pengurus kecamatan (PK). Para pengurus dari 24 PK parpol berlambang pohon beringin itu, bahkan melakukan melakukan aksi penyegelan kantor DPD Golkar di Jalan Garuda Sumbawa pada Selasa 10 Maret 2020..
Informasi yang dihimpun wartawan, mosi tidak percaya itu dipicu keresahan PK atas manuver politik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Sumbawa. Mosi tidak percaya yang berujung aksi penyegelan itu berawal dari informasi yang beredar di media sosial. Dimana seorang facebooker dalam postingannya menyatakan bahwa orang yang diduga suruhan Ketua DPD II Golkar Kabupaten Sumbawa mendatangi para calon Ketua DPD I Golkar NTB untuk memberikan dukungan kepada masing-masing calon itu dengan indikasi menerima sejumlah imbalan.

Hal ini, membuat para PK dan pengurus lainnya merasa resah, karena menilai sikap yang diambil Ketua dan Sekretaris tanpa kompromi atau musyawarah. Apalagi jika benar, apa yang diduga dilakukan itu membuat para pengurus malu. Karenanya, PK kemudian melaksanakan rapat dengan mengundang Ketua DPD II Golkar Kabupaten Sumbawa. Rapat itu rencananya dilaksanakan Senin pagi 9 maret 2020 untuk mempertanyakan mengenai kebenaran informasi tersebut.
Namun, Ketua DPD II Golkar Kabupaten Sumbawa tidak hadir. Malah mengirim seorang yang di duga sebagai delegasi. Hal ini membuat para PK semakin geram dan tidak terima. “Pada dasarnya kantor DPD II segelnya tidak kami buka, namun atas saran dan masukan ketua AMPG, akhirnya segel itu di buka karna berbagai pertimbangan para PK,” ungkap M Taufik yang juga kordinator PK Sumbawa, bersama sejumlah PK lainnya.
Menurut Taufik, manuver yang dilakukan selama ini oleh dua unsur pimpinan DPD sangat bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh pengurus harian DPD II Golkar sumbawa yang lain, termasuk pengurus Seluruh PK. “Kami merasa didzolimi oleh Ketua dan sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Sumbawa,” imbuhnya.
“Manuver ini tanpa ada koordinasi dengan pengurus lain. Sebab, Ketua harian dan dewan penasihat Golkar tidak diberitahukan. Ketua AMPG tidak diajak berkoordinasi. Semua Ketua PK juga tidak diajak bermusyawarah untuk mendukung siapa yang akan maju nanti. Semua pengurus ini tidak ada yang diajak berkoordinasi,” beber Taufik kepada wartawan.
Ia menyesalkan ketidakhadiran ketua DPD Golkar Sumbawa dalam rapat yang digagas PK. “Ketua DPD II sudah coba dihubungi, namun teleponnya tidak aktif. Namun, lewat sambungan telephon ke bagian personalia di Kantor DPD, Ketua beralasan tidak bisa hadir karena sedang sibuk panen udang. Seharusnya ketua bisa membedakan mana situasi saat dibutuhkan oleh partai dan mana situasi untuk kepentingan pribadi,” cetusnya.
“Kami ingin Golkar lebih maju dan transparan. Tapi pengurus lain tidak pernah diajak berkompromi. Kami yang mengangkat beliau itu jadi ketua DPD. Tanpa ada suara kami, tidak mungkin beliau itu bisa duduk sebagai ketua sekarang ini,” tambah Taufik.
Para pengurus PK juga menyinggung persoalan Pilkada, dimana Golkar memiliki kader sendiri. Namun DPD II mendukung calon lain. Padahal pihak DPP belum memberikan keputusan terkait siapa yang akan diusung. “Karena Ketua dan Sekretaris tidak hadir kami sempat menyegel kantor DPD. Namun sekarang sudah kami buka. Karena itu kami harap agar ada keterbukaan. Sebab, partai itu bukan milik seseorang saja. Melainkan milik semua orang,” demikian Taufik.(JK)
Komentar