KabarNTB, Sumbawa Barat – Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Open Government Partnership (OGP) Global Summit 2023 yang sedang berlangsung di Estonia.
Bupati HW Musyafirin telah bertolak menuju negara di Eropa Tengah itu pada Senin 4 September 2023.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda KSB, Suryaman menjelaskan, bupati berangkat didampingi istri, kepala BRIDA dan dua orang CSO (civil society) sebagai anggota rombongan. Sementara total delegasi Indonesia terdiri dari 39 orang.
“KTT OGP Global Summit 2023 akan berlangsung selama dua hari sejak tanggal 6 hingga 7 September di kota Tallinn, ibukota Estonia,” ujar Suryamam.
Kegiatan ini akan dihadiri sebanyak 76 negara dengan lebih dari 2.000 delegasi dan tamunundangam, termasuk bupati KSB, HW Musyafirin.
Bupati KSB sendiri berhasil menjadi tamu undangan pada acara skala internasional itu karena sebelumnya telah berhasil membawa KSB sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan prinsip pemerintahan terbuka dan memenuhi seluruh komitmen yang menjadi tujuan forum sebagai syarat masuk dalam forum OGP Lokal (Indonesia / Asia).
Ada pun program yang diajukan KSB yakni Program Forum Yasinan (Pelayanan Setara Inklusif Andalan) yang berhasil menjadi juara pertama di ajang World Innovation Spotlight Award Open Government Partnership (OGP) 2021, Korea Selatan dan menyisihkan inovasi lain dari negara – negara di Asia Pasifik.
Menurut Suryaman, selama berada di Tallinn Bupati akan mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan KTT. Tidak saja menjadi tamu undangan, Bupati HW Musyafirin juga akan mempresentasikan program Forum Yasinan dalam pertemuan seluruh kabupaten/kota di dunia yang terpilih mewakili negaranya masing-masing.
“Di forum nanti akan ada sesi klinis. Di situ akan terjadi interaksi para kepala daerah dari sejumlah negara untuk sharing pengalaman dalam menjalankan programnya tersebut,” papar Suryaman.
Sebagai informasi forum OGP merupakan kerja sama multilateral yang bertujuan untuk melandasi komitmen dari pemerintahan untuk lebih transparan, memperkuat ke masyarakatan, memerangi korupsi dan mengaplikasi teknologi-teknologi terkini untuk memperkuat system pemerintahan.
OGP di cetuskan pada 20 September 2011 oleh 8 negara yaitu Indonesia, Brazil, Mexico, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika, yang mendukung deklarasi transparansi pada pemerintahan serta merumuskan rencana aksi negara mereka masing-masing.(ND)
Komentar