Sumbawa Besar, KabarNTB
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa mengapresiasi Sumbawa memperoleh opini WTP dari BPK dalam pengelolaan keuangan daerah.
Apresiasi ini disampaikan F PKB dalam dalam Rapat Paripurna, Senin (14/07) dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dirapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn, F-PKB DPRD melalui juru bicaranya Syaifullah SPd.M.M.Inov mengatakan opini WTP menunjukkan salah satu indikator pengelolaan keuangan daerah dapat diperhitungkan secara standar akuntansi pemerintah.
Fraksi PKB berharap ke depannya akan ada peningkatan yang lebih baik lagi dari segi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. “Fraksi PKB menilai laporan pertanggungjawaban APBD 2024 sudah tersaji dengan baik, seiring dengan hasil audit BPK-RI yang teliti,” kata Syaifu.
Meskipun mengapresiasi capaian WTP, Fraksi PKB juga menyampaikan beberapa catatan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk perbaikan di berbagai sektor, diantaranya Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Fraksi PKB memandang perlu adanya langkah korektif dan inovatif terhadap tata kelola pajak dan retribusi, baik dari segi penambahan nilai maupun objek yang perlu ditata ulang sesuai kondisi saat ini dan mendatang.
Untuk Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance), Fraksi PKB menekankan pentingnya menerapkan merit system dalam penempatan dan penataan struktur pemerintahan. SKPD atau OPD diharapkan memahami dan mewujudkan visi misi pemerintah dengan pola kolaborasi dan koordinasi yang kuat untuk menjawab tantangan global. (JK)
