KabarNTB, Mataram – Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Parpora) Sumbawa Barat, Nurdin Rahman SE, didampingi Kabid Destinasi Pariwisata, Zulkifli SE, bersama perangkat daerah terkait, mengikuti kegiatan Harmonisasi Raperbup Program Sumbawa Barat Luar Biasa di kantor Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Kamis 26 Februari 2026.
Kehadiran Kepala Dinas Parpora menjadi strategis mengingat salah satu klaster yang termuat dalam Raperbup Sumbawa Barat Maju adalah Klaster Maju Pariwisata.
“Klaster Maju Pariwisata yang tercantum dalam Raperbup ini, dimaknai sebagai strategi pengembangan pariwisata secara integratif melibatkan pentahelix utamanya masyarakat yang dihajatkan untuk memajukan pariwisata daerah, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar pernyataan resmi Dinas Parpora KSB.
Program Sumbawa Barat Maju Klaster Pariwisata sendiri akan mulai dilaksanakan Pemda KSB dengan pembangunan fasilitas penunjang Pariwisata Kerakyatan di Kecamatan Brang Ene.
Bupati Sumbawa Barat, H Amar Nurmansyah menegaskan komitmen membangun sektor pariwisata berbasis masyarakat melalui konsep Pariwisata Kerakyatan di Kecamatan Brang Ene. Konsep ini dirancang dengan prinsip utama: manfaat harus jauh lebih besar daripada mudharat.
Bupati Amar Nurmansyah mengatakan, pembangunan destinasi ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi strategi pemerataan ekonomi.
Selama ini, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pesisir lebih banyak menghabiskan waktu dan belanja di lingkungan hotel. Dengan konsep baru ini, wisatawan akan diajak masuk ke tengah-tengah masyarakat untuk menikmati keindahan sawah, sungai, dan perbukitan, sekaligus berinteraksi langsung dengan kehidupan petani.
“Jalur wisata sepanjang lima kilometer akan melintasi kawasan persawahan dan bantaran sungai, dilengkapi lima cek point yang dikelola desa. Setiap cek point menjadi ruang ekonomi baru: tempat istirahat, spot foto, penjualan sayur, produk lokal, hingga potensi kuliner desa,” beber Bupati.
Pengelolaan kawasan diserahkan kepada BUMDes atau BUMDes Bersama, sehingga keuntungan tidak terkonsentrasi pada satu pihak, melainkan berputar di desa. Bahkan, pembangunan ini dapat dimanfaatkan sebagai jalan usaha tani terbatas yang tetap mendukung aktivitas pertanian.
Pemerintah memastikan tidak ada pembebasan lahan. Jalur diambil seminimal mungkin agar tidak mengurangi penguasaan lahan masyarakat. Saluran air dijamin tetap lancar dan diperbaiki. Pelintasan alat pertanian disiapkan agar fungsi pertanian dan pariwisata dapat berjalan berdampingan.
“Kita tidak ingin punya hajatan baik tetapi merugikan masyarakat. Prinsipnya jelas, kemanfaatan harus lebih besar,” tegas Bupati.
Selain jalur wisata, akan dikembangkan transportasi khusus untuk mengantar pengunjung kembali ke titik awal, serta pembangunan enam unit bungalow di kawasan Bendungan Tiu Suntuk sebagai penunjang akomodasi berbasis desa.
Konsep ini diharapkan membuka ruang kreativitas bagi angkatan kerja desa, menciptakan lapangan usaha baru, serta membangun pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
