KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Ruang Sidang Graha Fitrah, Kantor Bupati Sumbawa Barat, Senin 13 Julj 2026.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, didampingi Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah Musyafirin. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah terkait, para camat, serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades Serentak Tahun 2026.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPemdes) Kabupaten Sumbawa Barat, H. Abdul Hamid, memaparkan rangkaian tahapan pelaksanaan Pilkades Serentak, mekanisme penyelenggaraan, pihak-pihak yang terlibat, serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Tahun ini, sebanyak 21 desa di Kabupaten Sumbawa Barat akan melaksanakan Pilkades secara serentak.
Dalam arahannya, Bupati H. Amar Nurmansyah menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2026 merupakan momentum penting karena menjadi awal penerapan keserentakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumbawa Barat.

“Keserentakan Pilkades dimulai tahun ini. Ini benar-benar akan kita hadapi bersama. Pengalaman pelaksanaan sebelumnya memberikan banyak pelajaran yang harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan agar penyelenggaraan tahun ini berlangsung lebih baik,” ujarnya.
Bupati menekankan bahwa Pemerintah Daerah bukan merupakan pelaksana teknis Pilkades, namun memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, aman, tertib, dan kondusif.
“Kita bukan pelaksana, tetapi kita harus memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan dengan baik, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Menurut Bupati, berbagai dinamika sangat mungkin terjadi selama tahapan Pilkades berlangsung. Karena itu, seluruh perangkat daerah bersama unsur Forkopimda diminta mampu mengidentifikasi sejak dini berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi di tingkat desa.
Salah satu perhatian utama adalah validitas data pemilih yang menggunakan basis data penduduk tahun 2024 dan memerlukan proses pemutakhiran. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan berperan aktif memastikan akurasi data kependudukan.
“Kalau kita identifikasi sejak awal, pasti akan muncul potensi-potensi kerawanan. Di sinilah peran kita bersama untuk mengantisipasi dan menyelesaikannya sebelum berkembang menjadi persoalan,” katanya.
Bupati juga mengajak seluruh unsur Forkopimda, khususnya Polri dan TNI melalui Bhabinkamtibmas serta Babinsa, agar terus aktif melakukan pembinaan dan pengawasan di desa-desa yang melaksanakan Pilkades.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga netralitas seluruh aparatur pemerintah dan aparat keamanan selama proses Pilkades berlangsung.
“Mari kita jaga netralitas. Jangan sampai aparat justru berpihak ke kiri atau ke kanan. Tugas kita adalah menjaga agar situasi tetap kondusif dan memberikan peran sesuai tugas masing-masing,” pesannya.
Selain itu, Bupati berharap pelaksanaan Pilkades Serentak tahun ini dapat menghadirkan inovasi dalam proses pemungutan suara. Ia mendorong agar terdapat desa yang mulai menerapkan sistem pemungutan suara berbasis voting sebagai bagian dari pembelajaran menuju tata kelola demokrasi desa yang semakin modern.
Di akhir arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan isu-isu strategis selama tahapan Pilkades. Ia meminta seluruh pihak, khususnya para camat, aktif turun ke lapangan untuk menyerap informasi, memetakan potensi persoalan, serta mencegah berkembangnya isu-isu yang dapat memperkeruh situasi.
“Jangan mempertajam persoalan yang terjadi, terutama isu-isu yang mudah dibumbui. Kepada para camat, silakan terus turun ke desa-desa yang melaksanakan Pilkades, serap setiap perkembangan dan lakukan langkah-langkah antisipatif. Harapan kita, Pilkades Serentak ini berjalan sukses dan menghasilkan kepala desa terbaik yang dipilih masyarakat secara demokratis,” tutup Bupati.(*)




