Mataram,KabarNTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. TGH. M. Zainul Majdi membuka Rapat Koordinasi Bupati/walikota di sebuah hotel berbintang di Mataram pada Senin (18/05/2015). Rapat koordinasi tersebut membahas persiapan daerah kabupaten/kota dalam menyambut pemilukada 2015 yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2015.
Dalam acara ini Gubernur ditemani oleh Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat H. Muhammad Nur, S.H, M.H dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda Prov. NTB Drs.Lalu Dirjaharta, M.Si. Hadir pula Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, S.E, M.M
Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan walikota/bupati, Forkompinda, kepala bagian pemerintahan kabupaten/kota,kepala kesbangpoldagri kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota, panwaslu kabupaten/kota, dan SKPD terkait.
Menurut Lalu Dirjaharta, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penyelenggaraan pemilukada, meningkatkan koordinasi dan mengetahui kesiapan masing-masing daerah .
Dalam kesempatan tersebut Gubernur menekankan pentingnya pematangan persiapan daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan pemilukada serentak. ” Hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban di tingkat daerah, harus kita pastikan dapat terlaksana semaksimal mungkin,” ujarnya
Keterlibatan pemerintah daerah dalam pemilukada serentak 2015 memang sangat besar. Pada pemilukada ini, daerah wajib menyediakan tenaga dari PNS untuk membantu KPU. Dalam hal ini, diharapkan PNS yang diperbantukan tidak memiliki catatan indisipliner. ” Harapannya, agar PNS yang diperbantukan adalah PNS berintegritas yang bersih catatannya dari tindak indisipliner dan netral,” ujar Gubernur.
Selain itu, pemutakhiran DP4 (Data Pemilih Penduduk Potensial Pemilu) oleh daerah, dalam hal ini Dukcapil (Dinas Penduduk dan Catatan Sipil) diminta Gubernur untuk segera diselesaikan. “Diharapkan output dari proses yang dilaksanakan oleh Dukcapil kita ini adalah daftar yang akurat, NIK nya, dan semuanya. Namanya dan segalanya. Hingga satu sisi dari pemilukada yaitu ketidakakuratan data pemilih itu bisa diminimalisir sekecil mungkin,” ucap penghafal Quran ini.
Tak ketinggalan, permasalahan mengenai pendanaan pemilukada oleh daerah lewat APBD juga disinggung. Gubernur memerintahkan seluruh daerah untuk segera memenuhi kewajiban pendanaan tersebut. Sampai saat ini baru dua daerah yang telah menyediakan porsi yang cukup dalam APBD yaitu Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Tengah.
Diakhir sambutannya, gubernur juga menekankan pentingnya melakukan cipta kondisi supaya tercipta pemilukada yang aman dan tenang. ” Terkait cipta kondisi, saya minta untuk kita lebih mengaktifkan lagi fungsi dari deteksi dini di masing-masing daerah,” tegasnya
Rapat koordinasi bupati/walikota ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu yang mengundang para kepala daerah yang akan melaksanakan pemilukada untuk memastikan persiapan-persiapan yang diperlukan dimasing-masing daerah agar pemilukada berjalan dengan baik. (IVN)
http://www.ntbprov.go.id/berita-daerah-harus-siap-menyambut-pemilukada.html#ixzz3aidWdaoS
Komentar