Sumbawa, KabarNTB – Bupati Sumbawa, H. M Husni Djibril, B. Sc meminta Kepala SKPD dan jajarannya siap tempur dalam melaksanakan tugas, dan belum saatnya untuk dirombak.
“Keliru jika diterjemahkan sebagai perombakan. Justru SKPD itu kita pacu dan ungkit semangatnya. Harus melakukan pelayanan prima,” kata Husni Djibril, dihadapan wartawan seusai acara lepas sambut Bupati Sumbawa di aula lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin (22/02/2016).
Namun demikian menurut Bupati, mutasi akan tetap digulirkan tahun ini melalui evaluasi-evaluasi yang akan dilakukan terhadap kinerja para pejabat di SKPD. Tapi mutasi itu ditegaskannya bukan tujuan, namun untuk mencari orang-orang yang kapabel dan berintegritas serta mencari orang-orang berkompetensi yang cukup dalam rangka memimpin SKPD masing-masing.
Dalam hal ini, ia menilai bahwa tidak semua orang mampu untuk menjadi seorang pemimpin SKPD. Umpamanya saja di bagian pertanian tentu orang pertanian, di bagian peternakan tentu orang peternakan. Mereka yang ahli di bidangnya masing-masing.
Lalu kalau pun di bidang itu sesuai latar belakang keilmuan, tapi kinerjanya tidak terbangun dengan baik, masa iya akan digunakan terus.
“Tentu kita tidak akan gunakan. Itu sebenarnya hajat pidato saya tadi itu. Artinya menempatkan orang-orang pada tempat yang tepat. Lalu pertanyaanya, apakah ada mutasi? Pasti dong, dalam rangka memperbaiki kinerja ya mutasi salah satu solusinya,” tegas Bupati.
Tapi ia memperjelas, bahwa mutasi tersebut bukan tujuannya sebagai Bupati, akan ada evaluasi setiap bulan. Pada satu tahun akan melaksanakan indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur serta secara mandiri melakukan survey untuk menguji kesukaan masyarakat terhadap SKPD.
Husni memandang jika mutasi harus dilakukan setiap tahun, maka menjadi keniscayaan untuk memperbaiki kinerja tentu sesuai dengan aturan main. Sehingga telah diinstruksikan kepada Sekda untuk menyiapkan pansel khusus esselon II. Bagi esselon di bawahnya, akan melihat sesuai dengan tolak ukurnya berupa hasil evaluasi.
Bupati mengatakan, bahwa oleh Mendagri dibolehkan untuk menggelar mutasi sebelum 6 bulan masa jabatan sebagai Bupati jika syarat-syaratnya dipenuhi. Misalnya terjadi kekosongan jabatan dan pertimbangan tehnis lainnya.
Pidatonya yang menyinggung rencana promosi dan demosi pejabat di lingkup SKPD sedikit membuat kegaduhan di kalangan SKPD. Menurut Husni, sebenarnya hal itu sengaja diungkapkan supaya menjadi motivasi bagi para pejabat di SKPD. Juga supaya mereka mengetahui adanya gunjang-ganjing dan hiruk pikuk politik mengenai mutasi tidak lagi terjadi.
“Ada salah paham dan salah kaprah jika pergantian Bupati seolah mutasi paling utama. Tidak, saya tetap melakukan evaluasi kinerja mereka. Karena belum tentu, bisa jadi pada kepemimpinan Jamaluddin Malik beliau menilai kinerjanya bagus makanya menempatkan pada jabatan tersebut,” ungkap Bupati.
Tapi tegasnya, jika seseorang tidak berhasil dalam mengemban tugasnya maka akan diberikan punishman dan sebaliknya jika berhasil akan diberikan reward. Namun reward dan punishman tersebut harus dimaknai untuk dicarikan posisi yang cocok bagi mereka tersebut.
“ Pasti terjadi mutasi. Tapi bukan karena emosional atau kepentingan politik. Tetapi kebutuhan organisasi pemerintah,” pungkas Bupati Sumbawa. (K-K)
Komentar