KabarNTB, Lombok Barat – Wakil Gubernur NTB, HM Amin mengajak seluruh pemangku pembangunan daerah untuk memperhatikan validitas data statistik yang dimiliki. Sebab dengan data statistik yang valid akan mendorong inovasi pembangunan daerah.
“Otonomi daerah adalah ruang berinovasi bagi daerah untuk mensejahterakan masyarakat,” ujar Wagub saat menjadi pembicara pada Lokakarya Forum Masyarakat Statistik (FMS) yang mengangkat tema peningkatan kualitas data dan Governasi kebijakan pembangunan pusat – daerah di Hotel Aruna, Senggigi, Lombok Barat Kamis, 18 Mei 2017.
Forum Masyarakat Statistik (FMS) yang beranggotakan dari unsur tokoh masyarakat, praktisi, pakar dan pejabat pemerintah mengadakan lokakarya sehari sebagai bagian penting dari kepedulian untuk meningkatkan kualitas pembangunan melalui penyediaan data statitik yang berkualitas. FMS sendiri saat ini dipimpin oleh Prof. Dr. D.S Bustanul Arifin.
Pada kesempatan itu hadir pula Kepala BPS, Bappeda, Dan Dinas Komunikasi dan Informasi, Informatikan dan Statistik se- NTB. Sebagai pemateri dihadirkan para pakar statistik, diantaranya Dr. Iskandar Simorangkir, Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Sudarno Sumanto, Pendiri SMERU Research Institute dan Dr. Rosiyadi Sayuti, Sekda NTB.
Wagub menegaskan, otonomi daerah artinya pemerintah daerah diberikan keluasaan berinovasi dan berkreasi bahkan ruang deskresi.
“Kalau tidak didukung oleh data yang jelas bisa menimbulkan disharmoni kebijakan pusat dan daerah,” ungkapnya.
Menurutnya ketersediaan data statistik dapat memberikan gambaran tentang perkembangan berbagai kegiatan pembangunan yang telah dicapai dan yang masih perlu didorong pelaksanaannya pada masa-masa mendatang.
“Kesinambungan pembangunan akan dapat berjalan dengan baik apabila kita memiliki informasi dan data yang akurat sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Wagub menjelaskan, bahwa NTB telah lebih dulu menunjukkan komitmen dengan menandatangaani nota kesepahaman “NTB SATU DATA” dengan Kepala BPS RI Dr.Suhariyanto pada tanggal 17 Desember 2016 lalu.
Menurutnya, “NTB SATU DATA” menjadi langkah awal untuk meningkatkan kemitraan antara pemerintah Provinsi NTB dengan BPS.
“Sinergi yang dijalin dapat menghasilkan data lintas sektor yang handal, terkini dan relevan. tidak ada lagi duplikasi data, tidak ada lagi kesimpang siuran mengenai konsep dan definisi data, semua bersumber dari satu portal yang telah disepakati bersama,” pungkasnya. (Yus)
