KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mendadak melaksanakan mutasi terhadap puluhan orang pejabat eselon II, III dan eselon IV, pada hari terakhir masuk kerja menjelang libur dan cuti bersama Idul Fitri, Kamis sore 22 Juni 2017.
Para pejabat Eselon II yang dimutasi adalah H Mashur Yusuf, kepala Dinas Perhubungan digeser menjadi staff ahli bupati bidang ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Jabatan yang ditinggalkannya di Dishub diisi oleh H Muslimin HMY mantan kepala Dishubkominfo.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Amir Husain , digeser menjadi Asisten Administrasi umum. Sedangkan LM Azhar kepala Dinas Kelautan Perikanan digeser menjadi Kepala pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggantikan H Hamzah yang di geser ke Dinas Lingkungan Hidup.
H Alimin yang sebelumnya menjabat sebagai staff ahli bupati bidang pembangunan ditarik menjadi kepala Dinas Ketahanan Pangan menggantikan Mansyur Sofyan yang dipercaya menjadi Kepala Dinas Kelautan Perikanan.
Burhanuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) digeser menjadi kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Sementara Ibrahim yang sebebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) digeser menjadi kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Selebihnya pejabat yang dimutasi adalah pejabat eselon III yang menjabat sebagai sekretaris dinas (Sekdis) dan pejabat eselon IV setingkat Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin dalam sambutannya mengatakan Mutasi itu sengaja dilaksanakan diakhir ramadhan sebagai penyegaran dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.
Bupati menegaskan semua Aparatur adalah pelayan masyarakat dan rakyat berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Ia menyinggung soal banyanya tagihan (invoice) pihak ketiga yang belum terbayar, bukan karena uangnya tidak ada, tapi karena selama ini aparatur menomor duakan apa yang menjadi kewajiban daerah kepada mereka dan tidak peduli atas kebutuhan mereka.
“Kewajiban daerah terhadap pihak ketiga kita abaikan. Saya berharap agar kita bisa bangun image pemerintahan ini yang peduli terhadap apa yang menjadi kesulitan dan kebutuhan masyarakat. Mereka berhak menuntut dan mendapatkan pelayanan yang memadai karena mereka membayar pajak,” urainya.
Selain itu bupati juga meminta para aparatur untuk tetap bersinergi dan bekerjasama dalam melaksanakan pelayanan maksimal bagi masyarakat.(EZ)
Komentar