Mori & Doktor Zul Dukung Bawaslu Bersikap Tegas Soal Politik Uang

KabarNTB, Mataram – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, bersama para pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur peserta Pilgub NTB 27 Juni 2018 menggelar deklarasi melawan kejahatan ‘Money Politics’ atau politik uang serta politisasi SARA di Mataram, Rabu 14 Februari 2018.

Bakal calon wakil gubernur dari Paket AMAN, H Mori Hanafi (Mori) menegaskan, politik uang dan politisasi SARA harus dihindari, jangan sampai terjadi dan semua pasangan calon (paslon) memiliki tanggungjawab untuk berusaha menjaga agar tidak terjadi.

“Jangan sampai terjadi di NTB,” ujarnya, kepada KabarNTB usai kegiatan deklarasi.

Mori Hanafi dan Doktor Zul saat menandatangani deklarasi tolak politik uang dan politisasi isu Sara yang dilaksanakan Bawaslu NTB

Mori juga menyatakan dukungan penuh kepada Bawaslu untuk menindak tegas, pasangan calon atau tim-nya yang terbukti melakukan politik uang dan politisasi SARA.

“Ketegasan Bawaslu adalah salah satu kunci Pilkada yang jujur dan berintegritas,” sebut Mori yang berpasangan dengan calon gubernur, TGH Ahyar Abduh.

Hal senada juga dikatakab calon gubernur, DR Zulkieflimansyah (Doktor Zul). Ia sangat berharap semua paslon memiliki komitmen terhadap janji untuk menolak politik uang dan politisasi SARA seperti yang sudah ditandatangani.

“Mudah-mudahan kegiatan Bawaslu ini menunjukkan bukti, jangan sampai ada terjadi politik uang,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid mengatakan pengawas pemilu NTB adalah satu dari semua pengawas Pemilu se Indonesia yang melaksanakan deklarasi menolak politik uang dan politisasi SARA. Karena nilai penolakan itu penting bagi para pengawas, elemen dan stakeholders Pemilu dan masyarakat.

“Politik uang harus dilawan dan ditolak karena merupakan kejahatan dalam Pemilu demikian pula politisasi isu sara,” ucapnya.

Ia nenegaskan petugas pengawas pemilu lanjutnya, harus menjaga standart integritas. Standart Panwas harus lebih tinggi dari KPU karena tugasnya sebagai pengawas pelaksanaan Pemilu.

“Jangan sampai tugas pengawas itu terkalahkan, tunjukkan bahwa jati diri itu ada,” tandasnya.

Khuwailid juga menyinggung bahwa dua pulau besar di NTB, Lombok dan Sumbawa, sesungguhnya tidak ada perbedaan. Karenanya jangan sampai masyarakat bersitegang atau putus silaturahmi karena adanya pemilihan Gubernur.

“Perbedaan itu harus jadi sumber energi membangun persatuan dan kesatuan untuk negara. Jangan ada perpecahan,” tandasnya.(By)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.